Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan Suwardi Sarlan menginginkan tidak ada lagi permasalahan gas elpiji, terutama tabung isi tiga kilogram di provinsinya pada tahun 2018.
"Kita menginginkan permasalahan gas elpiji tabung isi 3 kg seperti sepanjang 2017 tidak sampai terulang di Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun depan yang tinggal sedikit hari lagi," tuturnya di Banjarmasin, Kamis.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Komisi II DPRD Kalsel yang membidangi perdagangan atau tataniaga berbagai komoditas akan membahas permasalahan gas elpiji tersebut bersama pihak terkait, baik mengenai persediaan/jatah maupun distribusi dan harga.
"Insya Allah, Januari mendatang kita akan bahas masalah gas elpiji tersebut bersama Pertamina, Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), serta instansi terkait lain," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergelar sarjana agama itu.
Pasalnya, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, ada dugaan permasalahan gas elpiji tabung isi 3 kg antara lain karena faktor distribusi atau penyimpangan peruntukan.
Sebagai contoh gas elpiji tabung isi 3 kg atau gas bersubsidi yang semestinya buat masyarakat miskin/tidak mampu, justru orang-orang berduit yang menggunakan, sehingga terjadi kelangkaan serta harga melambung.
Ia menunjuk salah satu contoh pada daerah pemilihannya ketika berkunjung ke Desa Paminggir HSU, harga gas elpiji tabung isi 3 kg Rp35 ribu/buah, sementara penetapan pemerintah harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp17.500/tabung.
"Semestinya harga gas elpiji tabung isi 3 kg di Paminggir maksimal Rp20 ribu/buah. Karena ongkos angkut per tabung paling banyak lima rupiah," demikian Suwardi Sarlan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kita menginginkan permasalahan gas elpiji tabung isi 3 kg seperti sepanjang 2017 tidak sampai terulang di Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun depan yang tinggal sedikit hari lagi," tuturnya di Banjarmasin, Kamis.
Oleh sebab itu, lanjutnya, Komisi II DPRD Kalsel yang membidangi perdagangan atau tataniaga berbagai komoditas akan membahas permasalahan gas elpiji tersebut bersama pihak terkait, baik mengenai persediaan/jatah maupun distribusi dan harga.
"Insya Allah, Januari mendatang kita akan bahas masalah gas elpiji tersebut bersama Pertamina, Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), serta instansi terkait lain," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergelar sarjana agama itu.
Pasalnya, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupaten Tabalong itu, ada dugaan permasalahan gas elpiji tabung isi 3 kg antara lain karena faktor distribusi atau penyimpangan peruntukan.
Sebagai contoh gas elpiji tabung isi 3 kg atau gas bersubsidi yang semestinya buat masyarakat miskin/tidak mampu, justru orang-orang berduit yang menggunakan, sehingga terjadi kelangkaan serta harga melambung.
Ia menunjuk salah satu contoh pada daerah pemilihannya ketika berkunjung ke Desa Paminggir HSU, harga gas elpiji tabung isi 3 kg Rp35 ribu/buah, sementara penetapan pemerintah harga eceran tertinggi (HET) hanya Rp17.500/tabung.
"Semestinya harga gas elpiji tabung isi 3 kg di Paminggir maksimal Rp20 ribu/buah. Karena ongkos angkut per tabung paling banyak lima rupiah," demikian Suwardi Sarlan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017