Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Sebanyak 21 pejabat setingkat eselon III di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berpeluang menjadi kepala dinas maupun kepala badan setelah dinyatakan lulus seleksi tahap akhir.
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah di Kota Banjarbaru, Senin mengatakan, puluhan pejabat yang lulus seleksi itu berpeluang menduduki tujuh formasi kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
"Satu formasi diperebutkan tiga orang pejabat yang disusun sesuai peringkat setelah menjalani uji kompetensi bidang dan tes psikologi sebagai bagian dari seleksi," ujarnya.
Ia mengatakan, sebelum pelaksanaan seleksi ada 64 pejabat yang memenuhi syarat kemudian mereka mengikuti uji kompetensi bidang dan sebanyak 35 orang dinyatakan lulus.
Selanjutnya, 35 orang yang terdiri dari 5 orang di setiap formasi itu menjalani tes psikologi untuk mengetahui potensi kepemimpinan mereka jika diberikan kepercayaan memimpin organisasi.
"Penetapan 21 orang yang masuk tiga besar untuk setiap formasi dilakukan melalui penggabungan hasil kompetensi bidang 60 persen dan tes psikologis 40 persen," ungkap sekda.
Menurut sekda yang juga menjadi anggota panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk menentukan pimpinan organisasi itu, pejabat yang masuk tiga besar akan di uji kembali.
"Pengujian dilakukan langsung wali kota melalui wawancara dilanjutkan jejak rekam pejabat bersangkutan untuk lebih mengetahui kepribadian dan karakter calon pemimpin SOPD itu," ucapnya.
Dikatakan, wali kota memiliki hak preogratif atau kewenangan penuh untuk menentukan pejabat menduduki formasi yang disediakan karena tugas mereka membantu visi-misi kepala daerah.
"Siapa pun yang dipilih merupakan hak preogratif wali kota karena mereka akan bekerja membantu tugas-tugasnya sebagai kepala daerah selama masa jabatan," ujar dia.
Sementara itu, tujuh JPT Pratama yang dilelang yakni Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kominfo, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah.
Kemudian, Dinas Perdagangan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dan jabatan pimpinan tinggi pratama di inspektorat yang pejabatnya memasuki masa purna tugas per 1 Desember 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Said Abdullah di Kota Banjarbaru, Senin mengatakan, puluhan pejabat yang lulus seleksi itu berpeluang menduduki tujuh formasi kepada Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
"Satu formasi diperebutkan tiga orang pejabat yang disusun sesuai peringkat setelah menjalani uji kompetensi bidang dan tes psikologi sebagai bagian dari seleksi," ujarnya.
Ia mengatakan, sebelum pelaksanaan seleksi ada 64 pejabat yang memenuhi syarat kemudian mereka mengikuti uji kompetensi bidang dan sebanyak 35 orang dinyatakan lulus.
Selanjutnya, 35 orang yang terdiri dari 5 orang di setiap formasi itu menjalani tes psikologi untuk mengetahui potensi kepemimpinan mereka jika diberikan kepercayaan memimpin organisasi.
"Penetapan 21 orang yang masuk tiga besar untuk setiap formasi dilakukan melalui penggabungan hasil kompetensi bidang 60 persen dan tes psikologis 40 persen," ungkap sekda.
Menurut sekda yang juga menjadi anggota panitia seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk menentukan pimpinan organisasi itu, pejabat yang masuk tiga besar akan di uji kembali.
"Pengujian dilakukan langsung wali kota melalui wawancara dilanjutkan jejak rekam pejabat bersangkutan untuk lebih mengetahui kepribadian dan karakter calon pemimpin SOPD itu," ucapnya.
Dikatakan, wali kota memiliki hak preogratif atau kewenangan penuh untuk menentukan pejabat menduduki formasi yang disediakan karena tugas mereka membantu visi-misi kepala daerah.
"Siapa pun yang dipilih merupakan hak preogratif wali kota karena mereka akan bekerja membantu tugas-tugasnya sebagai kepala daerah selama masa jabatan," ujar dia.
Sementara itu, tujuh JPT Pratama yang dilelang yakni Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kominfo, Badan Penelitian dan Pembangunan Daerah.
Kemudian, Dinas Perdagangan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, dan jabatan pimpinan tinggi pratama di inspektorat yang pejabatnya memasuki masa purna tugas per 1 Desember 2017.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017