Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat peran masyarakat di sekitar kawasan kehutanan untuk bisa menjaga kelestarian hutan melalui berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah provinsi maupun pusat.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Hanif Faisol Nurofiq di Banjarbaru Kamis mengatakan, upaya penguatan peran masyarakat dalam melestarikan kehutanan tersebut antara lain dengan menggelar temu Usaha kehutanan.
Temu usaha antara dinas kehutanan dengan para mitra kerja ini tambah Hanif, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan pengembangan produk kehutanan pada KPH di lingkungan Pemprov Kalsel.
Acara yang dilaksanakan di Banjarbaru, dihadiri Sekretaris Daerah Kalsel, Abdul Haris Makkie, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan beberapa nara sumber ahli dalam dialog tersebut.
Hanif mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan, tentang upaya penguatan sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha kehutanan.
Masyarakat, tambah dia, memiliki peran sebagai pondasi utama menjaga kelestarian hutan baik dalam pengaturan pengelolaan dan rambu-rambu aturan yang harus diketahui masyarakat kehutanan termasuk para pelaku usaha kehutanan.
Menurut Kadishut, tujuan digelarnya temu usaha kehutanan dalam rangka menyamakan persepsi terkait pemahaman kebijakan ?kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
"Tujuan lain adalah menghimpun aspirasi dan media solusi persoalan terkait tata kelola kehutanan," katanya.
Hanif mengungkapkan, temu usaha kehutanan tersebut, telah menghasilkan rumusan rumusan penting tata kelola kehutanan dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dan kelestarian lingkungan.
Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie, mengatakan, pentingnya ketaatan terhadap peraturan pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
Dinas Kehuatan berserta organisasi mitra kehutanan harus saling melengkapi dan sinergi dalam memantapkan tata kelola dan pemanfaatan kehutanan.
"Konsep pengelolaan hutan oleh rakyat sudah cukup baik dan perlu mendapat dukungan luas berbagai stakeholder terkait. Prinsipnya pemerintah provinsi mendukung kegiatan temu usaha kehutanan," katanya.
Dialog tersebut bertema "Arah Kebijakan Pengelolaan Produksi Lestari dan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian LH dan Pembiayaan Fasilitasi Dana Bergulir untuk Usaha kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Hanif Faisol Nurofiq di Banjarbaru Kamis mengatakan, upaya penguatan peran masyarakat dalam melestarikan kehutanan tersebut antara lain dengan menggelar temu Usaha kehutanan.
Temu usaha antara dinas kehutanan dengan para mitra kerja ini tambah Hanif, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pemanfaatan pengembangan produk kehutanan pada KPH di lingkungan Pemprov Kalsel.
Acara yang dilaksanakan di Banjarbaru, dihadiri Sekretaris Daerah Kalsel, Abdul Haris Makkie, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan beberapa nara sumber ahli dalam dialog tersebut.
Hanif mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan, tentang upaya penguatan sinergitas antara pemerintah dan pelaku usaha kehutanan.
Masyarakat, tambah dia, memiliki peran sebagai pondasi utama menjaga kelestarian hutan baik dalam pengaturan pengelolaan dan rambu-rambu aturan yang harus diketahui masyarakat kehutanan termasuk para pelaku usaha kehutanan.
Menurut Kadishut, tujuan digelarnya temu usaha kehutanan dalam rangka menyamakan persepsi terkait pemahaman kebijakan ?kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
"Tujuan lain adalah menghimpun aspirasi dan media solusi persoalan terkait tata kelola kehutanan," katanya.
Hanif mengungkapkan, temu usaha kehutanan tersebut, telah menghasilkan rumusan rumusan penting tata kelola kehutanan dengan tetap mengedepankan aspek legalitas dan kelestarian lingkungan.
Sekdaprov Kalsel Abdul Haris Makkie, mengatakan, pentingnya ketaatan terhadap peraturan pemerintah terkait pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
Dinas Kehuatan berserta organisasi mitra kehutanan harus saling melengkapi dan sinergi dalam memantapkan tata kelola dan pemanfaatan kehutanan.
"Konsep pengelolaan hutan oleh rakyat sudah cukup baik dan perlu mendapat dukungan luas berbagai stakeholder terkait. Prinsipnya pemerintah provinsi mendukung kegiatan temu usaha kehutanan," katanya.
Dialog tersebut bertema "Arah Kebijakan Pengelolaan Produksi Lestari dan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Kementerian LH dan Pembiayaan Fasilitasi Dana Bergulir untuk Usaha kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017