Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Sri Nurnaningsih menyatakan, pihaknya akan mengawal agar dilaksanakannya peningkatan upah guru honorer pada 2018.
"Alokasi anggaran yang sudah kita setujui untuk peningkatan upah guru honorer di rancangan APBD 2018 akan kita kawal benar-benar agar bisa terealisasi," ujarnya di gedung dewan kota, Kamis.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, alokasi anggaran yang disetujui pihaknya untuk peningkatan upah guru honorer di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) lewat pos Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sekitar Rp11 miliar.
Diutarakan dia, alokasi anggaran sebesar itu untuk bisa membantu kesejahteraan guru honorer agar tidak lagi diberi upah yang sangat tidak layak.
"Bayangkan saja banyak guru honorer di daerah kita ini yang sudah mengabdi puluhan tahun hanya dengan upah sebesar Rp200 ribu perbulannya, ini sangat memprihatinkan," tuturnya.
Dari pengalaman komisinya melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan menerima keluhan para guru honorer ini, maka pihaknya berharap tahun depan itu ada peningkatan yang mendekati Rp1 juta per bulannya.
"Karena kita harus juga mempertimbangkan kemampuan APBD, tentunya keinginan kita sebelumnya minimal gaji guru honorer di daerah ini Rp1 juta perbulannya dapat diturunkan sedikit, misalnya Rp800 ribu, kita rasa memungkinkan," tuturnya.
Sebab, ungkap dia, dari hasil informasi dinas pendidikan kota, jumlah guru honorer di daerah ini mencapai 1.500 orang, di mana pengabdian mereka ini sangat besar memajukan pendidikan daerah, hingga patut kiranya diperhatikan kesejahteraannya.
"Kita harap nantinya di tahun akan datangnya lagi atau 2019 dan selanjunya terus ditingkatkan upah mereka ini, hingga benar-benar memenuhi upah minimum daerah," ujar Sri.
Dia menuturkan, untuk terlaksananya peningkatan kesejahteraan guru honorer di daerah ini secara bertahap itu, tentunya harus ada peraturan yang memayunginya, baik lewat Perwali maupun Perda.
"Terkait peraturan daerah tentang ini, kita juga sudah menggodoknya lewat Raperda tentang pendidikan ini, di mana saya sendiri yang menjadi ketua panitia khususnya, dan tentang kesejahteraan guru honorer ini masuk dalam pembahasan dalam Raperda itu," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Alokasi anggaran yang sudah kita setujui untuk peningkatan upah guru honorer di rancangan APBD 2018 akan kita kawal benar-benar agar bisa terealisasi," ujarnya di gedung dewan kota, Kamis.
Menurut politisi Partai Demokrat ini, alokasi anggaran yang disetujui pihaknya untuk peningkatan upah guru honorer di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) lewat pos Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sekitar Rp11 miliar.
Diutarakan dia, alokasi anggaran sebesar itu untuk bisa membantu kesejahteraan guru honorer agar tidak lagi diberi upah yang sangat tidak layak.
"Bayangkan saja banyak guru honorer di daerah kita ini yang sudah mengabdi puluhan tahun hanya dengan upah sebesar Rp200 ribu perbulannya, ini sangat memprihatinkan," tuturnya.
Dari pengalaman komisinya melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah dan menerima keluhan para guru honorer ini, maka pihaknya berharap tahun depan itu ada peningkatan yang mendekati Rp1 juta per bulannya.
"Karena kita harus juga mempertimbangkan kemampuan APBD, tentunya keinginan kita sebelumnya minimal gaji guru honorer di daerah ini Rp1 juta perbulannya dapat diturunkan sedikit, misalnya Rp800 ribu, kita rasa memungkinkan," tuturnya.
Sebab, ungkap dia, dari hasil informasi dinas pendidikan kota, jumlah guru honorer di daerah ini mencapai 1.500 orang, di mana pengabdian mereka ini sangat besar memajukan pendidikan daerah, hingga patut kiranya diperhatikan kesejahteraannya.
"Kita harap nantinya di tahun akan datangnya lagi atau 2019 dan selanjunya terus ditingkatkan upah mereka ini, hingga benar-benar memenuhi upah minimum daerah," ujar Sri.
Dia menuturkan, untuk terlaksananya peningkatan kesejahteraan guru honorer di daerah ini secara bertahap itu, tentunya harus ada peraturan yang memayunginya, baik lewat Perwali maupun Perda.
"Terkait peraturan daerah tentang ini, kita juga sudah menggodoknya lewat Raperda tentang pendidikan ini, di mana saya sendiri yang menjadi ketua panitia khususnya, dan tentang kesejahteraan guru honorer ini masuk dalam pembahasan dalam Raperda itu," pungkasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017