IPM Rendah Gara-gara Masalah Gender

Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Persoalan Gender berimbas fatal pada rendahnya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), namun sangat disayangkan masih banyak pemerintah daerah yang memandang sebelah mata persoalan gender terlihat dari masih rendahnya anggaran responsif gender.

Pejabat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan, Faturrahman di Amuntai, Kamis mengatakan, beberapa poin IPM seperti harapan usia hidup dan lama sekolah ternyata paling rendah dialami kaum perempuan.

"Saya rasa pemerintah masih salah persepsi terkait persoalan gender ini sehingga masih rendah perhatiannya, padahal persoalan gender menyumbang sangat besar terhadap rendahnya indeks pembanguna manusia," ujar Faturrahman.

Faturrahman mengatakan, pemerintah harus menyusun program dan kegiatan pembangunan yang memperhatikan persoalan gender ini dengan adil dan proporsional.

Ia mencontohkan, PKK sering menyelenggarakan pelatihan menjahit dengan mengundang peserta perempuan, padahal kenyataannya usaha menjahit banyak dilakoni kaum laki-laki.

Bantuan sosial, katanya, diberikan sama rata antara keluarga miskin yang masih lengkap anggota keluarganya dengan keluarga janda dengan banyak anak, semestinya bantuan dibedakan sesuai kebutuhan.

"Perlakuan gender bukan hanya harus sama rata, tapi juga dibedakan karena kaum laki-laki dan kaum perempuan memang berbeda, kebijakan harus berkeadilan dan proporsional,"tandasnya.

Kepala DPPPA Kabupaten HSU, Gusti Iskandariah menjelaskan, sebanyak tujuh SKPD sudah melaksanakan format pengganggaran yang responsif gender ini, untuk 2017 anggaran yang responsif gender diakui masih rendah dibanding total anggaran pada APBD HSU.

"Kita maklumi rendahnya masalah penganggaran ini karena persoalan anggaran responsif gender ini masih baru," katanya. 

DPPPA Kabupaten HSU kembali melaksanakan Bimbingan peningkatan peran SKPD terhadap gender ini di Aula Bapelitbangda HSU, Kamis, namun disayangkan separuh peserta SKPD yang diundang tidak berhadir, bahkan tak satupun kepala SKPD yang hadir padahal mereka anggota Pokja PangarusUtamaan Gender (PUG).