Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan berpendapat, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) provinsi setempat tahun 2018 belum ideal dalam menopang pembangunan daerah.
Pendapat tersebut disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Senin dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan RAPBD tersebut menjadi APBD provinsi setempat tahun 2018.
Belum idealnya RAPBD Kalsel 2018, menurut Banggar DPRD setempat, dapat terlihat dari komposisi belanja tidak langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan balanja langsung.
Dalam laporan Banggar DPRD Kalsel yang bacakan anggotanya, Dr (HC) H Supian HK SH itu, pada RAPBD 2018 provinsi tersebut total anggaran belanja daerah Rp5,967 triliun lebih terdiri atas belanja langsung Rp2,502 triliun lebih atau 41,94 persen.
Sementara belanja tidak langsung pada RAPBD Kalsel 2018 sebanyak Rp3,464 triliun lebih atau sebesar 58,06 persen dari total anggaran belanja daerah.
Namun Banggar DPRD Kalsel dapat memaklumi kondisi tersebut, karena meningkatnya belanja tidak langsung, yaitu sebab ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) kepada pemerintah provinsi (Pemprov).
Sebagai contoh urusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA & SMK), semula urusan Pemkab/Pemkot, kini menjadi kewenangan Pemprov setempat, sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Tetapi kita berharap, dengan lebih besar belanja tidak langsung, tak akan menurunkan kualitas pembangunan dalam perencanaan satu tahun mendatang," demikian Banggar DPRD Kalsel.
RAPBD Kalsel 2018 yang mendapat persetujuan anggota DPRD setempat untuk menjadi APBD provinsi tersebut terdiri dari pendapatan Rp5,777 triliun lebih dan belanja Rp5,967 triliun lebih.
Rencana pendapatan daerah Kalsel 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,06 persen dari target pada APBD murni 2017, hal tersebut tentunya cukup menggembirakan karena bertambahnya pendapatan yang berasal dari komponen pendapatan asli daerah (PAD).
Berkaitan dengan upaya meningkatkan PAD Kalsel tersebut, Banggar DPRD setempat berharap, ke depan perlu peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus menerus dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan.
Pasalnya Kalsel dengan luas sekitar 3,7 juta hektare terbagi 13 kabupaten/kota juga memiliki banyak potensi sumber pendapatan yang dapat dieksplor secara maksimal oleh perusahaan daerah dari berbagai sektor, demikian Banggar DPRD provinsi tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik dari DPRD setempat sehingga pembahasan RAPBD 2018 dapat terselesaikan.
Selain itu, orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut menyatakan, akan memperhatikan segala saran dan pendapat dari DPRD Kalsel guna kemajuan banua (daerah).
Rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut sempat mengalami penundaan sekitar setengah jam sesudah dibuka, karena belum mencapai korum, yaitu untuk pengambilan keputusan harus hadir dua pertiga (2/3) dari 55 anggota dewan tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Pendapat tersebut disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dipimpin ketuanya H Burhanuddin di Banjarmasin, Senin dengan agenda pengambilan keputusan persetujuan RAPBD tersebut menjadi APBD provinsi setempat tahun 2018.
Belum idealnya RAPBD Kalsel 2018, menurut Banggar DPRD setempat, dapat terlihat dari komposisi belanja tidak langsung yang lebih besar jika dibandingkan dengan balanja langsung.
Dalam laporan Banggar DPRD Kalsel yang bacakan anggotanya, Dr (HC) H Supian HK SH itu, pada RAPBD 2018 provinsi tersebut total anggaran belanja daerah Rp5,967 triliun lebih terdiri atas belanja langsung Rp2,502 triliun lebih atau 41,94 persen.
Sementara belanja tidak langsung pada RAPBD Kalsel 2018 sebanyak Rp3,464 triliun lebih atau sebesar 58,06 persen dari total anggaran belanja daerah.
Namun Banggar DPRD Kalsel dapat memaklumi kondisi tersebut, karena meningkatnya belanja tidak langsung, yaitu sebab ada pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) kepada pemerintah provinsi (Pemprov).
Sebagai contoh urusan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA & SMK), semula urusan Pemkab/Pemkot, kini menjadi kewenangan Pemprov setempat, sebagaimana amanah Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Tetapi kita berharap, dengan lebih besar belanja tidak langsung, tak akan menurunkan kualitas pembangunan dalam perencanaan satu tahun mendatang," demikian Banggar DPRD Kalsel.
RAPBD Kalsel 2018 yang mendapat persetujuan anggota DPRD setempat untuk menjadi APBD provinsi tersebut terdiri dari pendapatan Rp5,777 triliun lebih dan belanja Rp5,967 triliun lebih.
Rencana pendapatan daerah Kalsel 2018 tersebut mengalami kenaikan sebesar 5,06 persen dari target pada APBD murni 2017, hal tersebut tentunya cukup menggembirakan karena bertambahnya pendapatan yang berasal dari komponen pendapatan asli daerah (PAD).
Berkaitan dengan upaya meningkatkan PAD Kalsel tersebut, Banggar DPRD setempat berharap, ke depan perlu peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus menerus dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan.
Pasalnya Kalsel dengan luas sekitar 3,7 juta hektare terbagi 13 kabupaten/kota juga memiliki banyak potensi sumber pendapatan yang dapat dieksplor secara maksimal oleh perusahaan daerah dari berbagai sektor, demikian Banggar DPRD provinsi tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang baik dari DPRD setempat sehingga pembahasan RAPBD 2018 dapat terselesaikan.
Selain itu, orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut menyatakan, akan memperhatikan segala saran dan pendapat dari DPRD Kalsel guna kemajuan banua (daerah).
Rapat paripurna DPRD Kalsel tersebut sempat mengalami penundaan sekitar setengah jam sesudah dibuka, karena belum mencapai korum, yaitu untuk pengambilan keputusan harus hadir dua pertiga (2/3) dari 55 anggota dewan tersebut.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017