Proyek pengadaan iPAD, sebuah piranti komunikasi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bernilai ratusan juta rupiah tahun anggaran 2011, dinilai mubazir.
"Kalau pemanfaatan fasilitas berupa iPAD itu tidak maksimal atau tak sesuai peruntukannya, hal tersebut bisa dinilai mubazir," demikian salah satu isi diskusi kecil wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel, di Banjarmasin, Rabu.
Diskusi JPC yang berlangsung di ruang pers room DPRD Kalsel lantai IV itu, antara lain menyoroti kinerja para wakil-wakil rakyat tingkat provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut.
APBD Kalsel 2011 menggelontorkan dana sebesar Rp522.500.000 untuk beli iPAD atau setiap anggota dewan dapat jatah Rp8,7 juta. Kemudian APBD 2012 dianggarkan sebesar Rp175 juta untuk penyediaan bahan bacaan dan peruturan perundang-undangan.
JPC Kalsel menilai, pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan itu terkesan bertolak belakang dengan fasilitas piranti komputer tablet iPAD yang diberikan kepada 53 anggota DPRD Kalsel.
Dari informasi dan pengakuan sebagian anggota DPRD Kalsel, ada diantara mereka yang belum maksimal memanfaatkan iPAD untuk melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan atau sebagai wakil rakyat.
Bahkan diantara mereka ada yang menyerahkan barang inventaris dewan tersebut kepada anaknya, untuk keperlaun lain atau belajar, dikarenakan wakil rakyat itu sendiri tak banyak mengetahui teknologi penggunaan iPAD.
Namun ada pula diantara anggota DPRD Kalsel, seperti Ibnu Sina dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan, keberadaan fasilitas teknologi komunikasi, seperti iPAD sangat membantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi dewan.
Oleh karenanya, wakil rakyat dari PKS tersebut sebelum mendapat inventaris iPAD, sudah memiliki tablet guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi, baik untuk berkomunikasi dengan kontituen maupun buat mengetahui perkembangan peraturan perundang-undangan dan lainnya.
Pendapat dan sikap serupa dari Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Iqbal Yudianoor dari Partai Demokrat, Fathurrahman dari Partai Persatuan Pembangunan serta H Riswandi dari PKS.
Pada kesempatan terpisah, Jamaluddin dari Parliament Watch Indonesia (Perwi) Kalsel, menyayangkan, bila masih banyak anggota dewannya yang tidak memanfaatkan fasilitas iPAD tersebut.
Padahal menurut dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, iPAD tersebut disediakan untuk memperlancar tugas dan fungsi dewan.
"Sebab iPAD dapat menerima beragam informasi, misalnya dari para kontituen," tandas pengamat politik di Kalsel itu.
"Jadi, jika banyak anggota dewan tidak memakai piranti iPAD tersebut, berarti yang bersangkutan melakukan kekeliruan dalam penggunaan anggaran. Terlebih, kalau benar ada anggota dewan yang menyerahkan iPAD inventaris itu untuk anaknya," demikian Jamaluddin./shn/D
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012