Batulicin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, mengimbau warga yang menempati kawasan pengembangan ekonomi terpadu (Kapet) segera meninggalkan lokasi, karena akan dibangun Politeknik Industri.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu Anwar Salujang, di Batulicin, Senin mengatakan, ada sekitar 70 kepala keluarga yang tinggal di lokasi Kapet, dan mereka didata dan diminta segera meninggalkan lokasi tersebut.
"Sebenarnya mereka yang tinggal di lokasi tersebut tidak memiliki legalitas yang sah, karena tanah tersebut milik negara, mereka hanya meminjam untuk bertani dan tempat tinggal," katanya.
Dia menjelaskan, lahan Kapet seluas 560 hektare adalah milik pemerintah provinsi, yang terbagi 32 hektare untuk PT Meratus Jaya Iron Steel (MJIS), 50 untuk pembangunan perguruan tinggi politeknik industri.
Dijelaskan, lokasi yang akan dijadikan perguruan tinggi politeknik industri saat ini masih dijadikan pemukiman oleh penduduk lokal, sehingga pemerintah daerah mengimbau warga yang tinggal di lokasi tersebut segera meninggalkan lokasinya.
Sesuai Peraturan Presiden 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Proyek Strategis Nasional, maka masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut lebih dari sepuluh tahun akan mendapat santunan dari pemerintah provinsi.
Rencananya pembangunan perguruan tinggi politeknik industri akan dibiayai Kementerian Perindustrian RI, dimana sebelumnya pemerintah daerah sudah mendapat kunjungan dari Kementerian Perindustrian untuk membahas persiapan dan kelengkapan administrasi.
Langkah awal yang dilakukan pemerintah yakni membuat perencanaan fisik, pembuatan perencanaan kurikulum, perencanaan jumlah gedung dan kapasitas calon mahasiswa.
Selain itu pemerintah daerah juga melakukan persiapan lain seperti legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Batulicin Jaya Utama selaku Pengelola Kawasan Industri.
"Faktor utama tujuan untuk didirikannya politeknik industri adalah sebagai penopang tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada kawasan industri nanti," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tanah Bumbu Anwar Salujang, di Batulicin, Senin mengatakan, ada sekitar 70 kepala keluarga yang tinggal di lokasi Kapet, dan mereka didata dan diminta segera meninggalkan lokasi tersebut.
"Sebenarnya mereka yang tinggal di lokasi tersebut tidak memiliki legalitas yang sah, karena tanah tersebut milik negara, mereka hanya meminjam untuk bertani dan tempat tinggal," katanya.
Dia menjelaskan, lahan Kapet seluas 560 hektare adalah milik pemerintah provinsi, yang terbagi 32 hektare untuk PT Meratus Jaya Iron Steel (MJIS), 50 untuk pembangunan perguruan tinggi politeknik industri.
Dijelaskan, lokasi yang akan dijadikan perguruan tinggi politeknik industri saat ini masih dijadikan pemukiman oleh penduduk lokal, sehingga pemerintah daerah mengimbau warga yang tinggal di lokasi tersebut segera meninggalkan lokasinya.
Sesuai Peraturan Presiden 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Proyek Strategis Nasional, maka masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut lebih dari sepuluh tahun akan mendapat santunan dari pemerintah provinsi.
Rencananya pembangunan perguruan tinggi politeknik industri akan dibiayai Kementerian Perindustrian RI, dimana sebelumnya pemerintah daerah sudah mendapat kunjungan dari Kementerian Perindustrian untuk membahas persiapan dan kelengkapan administrasi.
Langkah awal yang dilakukan pemerintah yakni membuat perencanaan fisik, pembuatan perencanaan kurikulum, perencanaan jumlah gedung dan kapasitas calon mahasiswa.
Selain itu pemerintah daerah juga melakukan persiapan lain seperti legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Batulicin Jaya Utama selaku Pengelola Kawasan Industri.
"Faktor utama tujuan untuk didirikannya politeknik industri adalah sebagai penopang tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada kawasan industri nanti," terangnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017