DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat pembentukan Panitia khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi di provinsi setempat dalam rapat paripurna dipimpin Wakil Ketuanya H Kartoyo di Banjarmasin,.Selasa siang, 

"Pembentukan Pansus tersebut setelah Rapat Dengar Pendapat Umum antara lain dengan persatuan sopir truk kabupaten/kota se-Kalsel, 21 Mei lalu, yang kemudian dilakukan pembahasan  Badan. Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel," ujar Kartoyo didampingi Wakil Ketua Desy Oktavia Sari. 

Dalam laporan Banmus DPRD Kalsel dibacakan Wakil Ketua Desy Oktavia Sari, bahwa usulan pembentukan Pansus itu  tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi di provinsi setempat yang cukup lama berlangsung. 

"Latar belakang pembentukan Pansus tersebut meningkatnya perhatian dan keluhan masyarakat terhadap distribusi BBM bersubsidi, di antaranya dugaan pelangsiran, penyalahgunaan barcode, penimbunan BBM subsidi, hingga penggunaan kendaraan modifikasi untuk memperoleh BBM secara tidak tepat sasaran," ungkap Desy. 

Permasalahan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya para sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi yang mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari. 

Baca juga: Supian HK reses dan masalah infrastruktur dominasi aspirasi

Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi mempengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa di daerah, karenanya DPRD Kalsel berkomitmen bahwa Pansus yang dibentuk sepenuhnya akan berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel Desy Oktavia Sari saat membacakan Laporan Banmus terkait Pembentukan Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi pada Rapat Paripurna Internal yang dipimpin Wakil Ketua H Kartoyo didampingi di Banjarmasin, Selasa (26/5/2026) siang. (ANTARA/Syamsuddin Hasan)

Melalui pembentukan Pansus tersebut, DPRD Kalsel mendorong pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih optimal melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, PT Pertamina (Persero), serta instansi terkait lainnya guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.

Usai rapat paripurna itu, kegiatan berlanjut dengan rapat internal Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi untuk melakukan pembahasan awal sekaligus pemilihan pimpinan Pansus tersebut atas usul fraksi-fraksi DPRD provinsi setempat. 

 

Pewarta: Syamsuddin Hasan

Editor : Sukarli


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2026