Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kotabaru, mendukung kebijakan Bupati H Sayed Jafar bahwa pembangunan 2018 diprioritaskan pada infrastruktur jalan di kecamatan-kecamatan.
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro K di Kotabaru, Minggu menegaskan, dukungannya terhadap program tersebut, karena sesuai dengan tujuan dan niatnya menjadi legislator yakni memperjuangkan pemerataan pembangunan hingga daerah.
"Bupati yang mencanangkan prioritaskan infrastruktur jalan di daerah kecamatan, merupakan langkah tepat dalam mengangkat perekonomian masyarakat dalam memajukan Kotabaru," ujar Denny.
Pasalnya, dengan keberadaan jalan yang bagus dengan terhubungnya antara daerah satu dengan daerah lainnya bisa dengan lancar, maka secara otomatis akan berefek pada menggeliatnya perekonomian dan pembangunan lainnya.
Dijelaskan Denny, kebijakan bupati yang memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan di kecamatan-kecamatan terlihat dari besarnya anggaran yang diperuntukkan di sektor tersebut.
Dia mengungkapkan, dari anggaran Dinas PU atau Bina Marga sebesar Rp500 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur jalan. Dan hal ini belum pernah terjdi sebelumnya.
Memang diakui, dengan pengalokasian yang dominan pada sektor infrastruktur tersebut, akan berdampak pada pengurangan alokasi sektor lainnya, tapi hal ini hendaknya petut dimaklumi karena jalan merupakan skala prioritas yang menjadi urat nadi perekonomian dan pembangunan.
"Hendaknya semua pihak faham dan memaklumi atas kebijakan tersebut, karena meski bidang lainnya menjadi terkalahkan, tapi bukan berarti tidak diperhatikan, hanya menunda waktunya," jelas Denny.
Dan untuk tahun berikutnya bisa saja sektor-sektor yang tdinya tertunda itu, kemudian menjadi salah satu program yang masuk dalam skala prioritas.
Sementara, disinggung adanya anggapan sebagian pihak yang menilai diprioritaskannya pembangunan jalan karena ada kaitannya dengan bisnis sang kepala daerah, secara diplomasi politisi Partai PPP ini menepis anggapan itu.
"Menurut saya, hendaknya pihak yang mempunyai pemikiran seperti itu harus lebih bijak dan rasional dan obyektif dalam berfikir," jelas Denny.
Terlepas ada atau tidak hubungannya dengan bisnis, yang jelas dengan kebijakan pembangunan jalan di daerah dan kecamatan yang selama ini masyarakatnya sangat menghajatkan, dan bahkan menjadikannya skala prioritas, maka hendaknya harus didukung.
Menurut dia, seharusnya semua pihak mempunyai pola fikir dan cara pandang yang bijak, proporsional dan komprehensif, bahwa kebijakan ini merupakan pemerataan pembangunan bagi semua rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro K di Kotabaru, Minggu menegaskan, dukungannya terhadap program tersebut, karena sesuai dengan tujuan dan niatnya menjadi legislator yakni memperjuangkan pemerataan pembangunan hingga daerah.
"Bupati yang mencanangkan prioritaskan infrastruktur jalan di daerah kecamatan, merupakan langkah tepat dalam mengangkat perekonomian masyarakat dalam memajukan Kotabaru," ujar Denny.
Pasalnya, dengan keberadaan jalan yang bagus dengan terhubungnya antara daerah satu dengan daerah lainnya bisa dengan lancar, maka secara otomatis akan berefek pada menggeliatnya perekonomian dan pembangunan lainnya.
Dijelaskan Denny, kebijakan bupati yang memprioritaskan peningkatan infrastruktur jalan di kecamatan-kecamatan terlihat dari besarnya anggaran yang diperuntukkan di sektor tersebut.
Dia mengungkapkan, dari anggaran Dinas PU atau Bina Marga sebesar Rp500 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur jalan. Dan hal ini belum pernah terjdi sebelumnya.
Memang diakui, dengan pengalokasian yang dominan pada sektor infrastruktur tersebut, akan berdampak pada pengurangan alokasi sektor lainnya, tapi hal ini hendaknya petut dimaklumi karena jalan merupakan skala prioritas yang menjadi urat nadi perekonomian dan pembangunan.
"Hendaknya semua pihak faham dan memaklumi atas kebijakan tersebut, karena meski bidang lainnya menjadi terkalahkan, tapi bukan berarti tidak diperhatikan, hanya menunda waktunya," jelas Denny.
Dan untuk tahun berikutnya bisa saja sektor-sektor yang tdinya tertunda itu, kemudian menjadi salah satu program yang masuk dalam skala prioritas.
Sementara, disinggung adanya anggapan sebagian pihak yang menilai diprioritaskannya pembangunan jalan karena ada kaitannya dengan bisnis sang kepala daerah, secara diplomasi politisi Partai PPP ini menepis anggapan itu.
"Menurut saya, hendaknya pihak yang mempunyai pemikiran seperti itu harus lebih bijak dan rasional dan obyektif dalam berfikir," jelas Denny.
Terlepas ada atau tidak hubungannya dengan bisnis, yang jelas dengan kebijakan pembangunan jalan di daerah dan kecamatan yang selama ini masyarakatnya sangat menghajatkan, dan bahkan menjadikannya skala prioritas, maka hendaknya harus didukung.
Menurut dia, seharusnya semua pihak mempunyai pola fikir dan cara pandang yang bijak, proporsional dan komprehensif, bahwa kebijakan ini merupakan pemerataan pembangunan bagi semua rakyat.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017