Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan yang membidangi perindustrian dan perdagangan meminta pemerintah, terutama pemerintah daerah lebih serius membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kreatif setempat.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Imam Suprastowo mengemukakan harapan tersebut di Banjarmasin, Rabu sehubungan termuan mainan ana-anak yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
"Pada prinsipnya kita sependapat setiap barang dagangan untuk publik (termasuk mainan anak-anak) harus SNI. Tetapi harus tetap bijak agar ekonomi kreatif daerah yang baru tumbuh dan berkembang tidak menjadi mati," tuturnya.
Sebagai contoh mainan anak-anak produk Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel yang merupakan ekonomi kreatif kalau harus SNI sesuatu yang belum memungkinkan.
Pasalnya mainan anak-anak yang merupakan kerajinan atau industri rumah tangga (home industry) dengan kecil-kecilan, ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel itu.
Sementara proses serta biaya untuk mendapatkan sertifikasi SNI bukan mudah dan murah, tetapi memerlukan waktu dan pembiayaan yang tidak mungkin terpenuhi oleh perajin rumahan tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu sependapat dan mendukung penertiban mainan anak-anak eks luar negeri atau impor yang tidak sesuai SNI.
"Karena masuknya impor mainan anak-anak yang tidak SNI bisa mematikan produksi dalam negeri yang semestinya mendapat perlindungan dan pembinaan guna peningkatan mutu, pertumbuhan dan perkembangan," demikian Imam Suprastowo.
Belakangan di "kota seribu sungai" Banjarmasin, ibukota Kalsel aparat berwenang merazia toko mainan anak-anak dan banyak menemukan yang tidak SNI.
Razia penjualan mainan anak-anak tersebut bagian dari pembinaan agar mematuhi segala aturan serta guna perlindungan konsumen dari dampak mainan itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Imam Suprastowo mengemukakan harapan tersebut di Banjarmasin, Rabu sehubungan termuan mainan ana-anak yang tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
"Pada prinsipnya kita sependapat setiap barang dagangan untuk publik (termasuk mainan anak-anak) harus SNI. Tetapi harus tetap bijak agar ekonomi kreatif daerah yang baru tumbuh dan berkembang tidak menjadi mati," tuturnya.
Sebagai contoh mainan anak-anak produk Barikin Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel yang merupakan ekonomi kreatif kalau harus SNI sesuatu yang belum memungkinkan.
Pasalnya mainan anak-anak yang merupakan kerajinan atau industri rumah tangga (home industry) dengan kecil-kecilan, ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel itu.
Sementara proses serta biaya untuk mendapatkan sertifikasi SNI bukan mudah dan murah, tetapi memerlukan waktu dan pembiayaan yang tidak mungkin terpenuhi oleh perajin rumahan tersebut.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu sependapat dan mendukung penertiban mainan anak-anak eks luar negeri atau impor yang tidak sesuai SNI.
"Karena masuknya impor mainan anak-anak yang tidak SNI bisa mematikan produksi dalam negeri yang semestinya mendapat perlindungan dan pembinaan guna peningkatan mutu, pertumbuhan dan perkembangan," demikian Imam Suprastowo.
Belakangan di "kota seribu sungai" Banjarmasin, ibukota Kalsel aparat berwenang merazia toko mainan anak-anak dan banyak menemukan yang tidak SNI.
Razia penjualan mainan anak-anak tersebut bagian dari pembinaan agar mematuhi segala aturan serta guna perlindungan konsumen dari dampak mainan itu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017