Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Riswandi berpendapat, provinsinya berpotensi untuk semakin maju dan terdepan.
"Saya kira dengan potensi yang ada, keinginan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menjadikan provinsinya maju dan terdepan bukan hayalan, tetapi bisa menjadi kenyataan," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.
Pendapat wakil rakyat bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu sesudah mengikuti studi komparasi rombongan Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel ke Provinsi Lampung pekan lalu.
Menurut dia, Lampung yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 1964 yang menunjukkan kemajuan itu potensinya tidak jauh berbeda dengan Kalsel.
"Bahkan secara jujur kita mempunyai potensi lebih bila dibandingkan dengan Provinsi Lampung," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
Sebagai contoh luas wilayah Kalsel sekitar 3,7 juta hektare (ha) dan Provinsi Lampung lebih kurang 3,5 juta, lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) RI tersebut yang terjun ke dunia politik sejak tahun 2003.
"Kemudian potensi sumber daya alam (SDA) berupa tambang seperti batu bara kita lebih banyak daripada Provinsi Lampung, karena itu mereka lebih mengunggulkan pertanian sebagaimana terlihat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Memang, tuturnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung hampir Rp8 triliun dengan jumlah penduduk sekitar sembilan juta jiwa atau di atas Kalsel yang baru mencapai Rp6,2 triliun.
"Kalau kita perbandingkan APBD Provinsi Lampung beserta jumlah penduduknya dengan kita, maka Kalsel masih unggul secara persentase. Misalnya Rp8 triliun dibagi sembilan juta jiwa dan Rp6,2 triliun dibagi empat juta jiwa," katanya.
"Jadi yang terpenting, bagaimana kita memanfaatkan potensi SDA Kalsel, baik pertambangan maupun pertanian dan lainnya secara lebih maksimal, baik dan benar agar bisa maju dan terdepan," lanjut anggota DPRD tiga periode tingkat provinsi tersebut.
Selain itu, yang tidak kalah pentingan Kalsel sudah saatnya mengunggulkan sektor pertanian dalam PDRB yang tak akan habis-habisnya dan selalu bisa terbarui bila dibandingakan dengan sektor tambang yang pada saatnya akan punah.
Ia menambahkan, ada hal lain yang sementara ini Provinsi Lampung kelihatannya lebih unggul dari Kalsel, yaitu mereka banyak mendapatkan proyek strategis nasional (PSN) pada era kepemimpinan nasional Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla.
"Kalau dibandingkan dengan Kalsel, mereka/Provinsi Lampung mendapatkan PSN lebih banyak. Kita kan baru empat, yaitu Bendungan Pipitak Jaya Kabupaten Tapin, Bandara Sjamsudin Noor serta kawasan ekonomi khusus (KEK) Batulicin dan Jorong," katanya.
Sementara program PSN salah satu upaya percepatan pembangunan daerah agar lebih maju guna mengejar berbagai ketertinggalan untuk bisa sejajar dengan negara-negara yang sudah maju.
"Oleh sebab itu, bagaimana cara kita melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Sekretariat Kepresidinan agar bisa mendapatkan PSN lebih banyak lagi, sehingga dapat mewujudkan Kalsel maju dan terdepan," demikian Riswandi.*
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Saya kira dengan potensi yang ada, keinginan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor menjadikan provinsinya maju dan terdepan bukan hayalan, tetapi bisa menjadi kenyataan," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.
Pendapat wakil rakyat bergelar sarjana ilmu pemerintahan itu sesudah mengikuti studi komparasi rombongan Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel ke Provinsi Lampung pekan lalu.
Menurut dia, Lampung yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 1964 yang menunjukkan kemajuan itu potensinya tidak jauh berbeda dengan Kalsel.
"Bahkan secara jujur kita mempunyai potensi lebih bila dibandingkan dengan Provinsi Lampung," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
Sebagai contoh luas wilayah Kalsel sekitar 3,7 juta hektare (ha) dan Provinsi Lampung lebih kurang 3,5 juta, lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan (Depkeu) RI tersebut yang terjun ke dunia politik sejak tahun 2003.
"Kemudian potensi sumber daya alam (SDA) berupa tambang seperti batu bara kita lebih banyak daripada Provinsi Lampung, karena itu mereka lebih mengunggulkan pertanian sebagaimana terlihat dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
Memang, tuturnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung hampir Rp8 triliun dengan jumlah penduduk sekitar sembilan juta jiwa atau di atas Kalsel yang baru mencapai Rp6,2 triliun.
"Kalau kita perbandingkan APBD Provinsi Lampung beserta jumlah penduduknya dengan kita, maka Kalsel masih unggul secara persentase. Misalnya Rp8 triliun dibagi sembilan juta jiwa dan Rp6,2 triliun dibagi empat juta jiwa," katanya.
"Jadi yang terpenting, bagaimana kita memanfaatkan potensi SDA Kalsel, baik pertambangan maupun pertanian dan lainnya secara lebih maksimal, baik dan benar agar bisa maju dan terdepan," lanjut anggota DPRD tiga periode tingkat provinsi tersebut.
Selain itu, yang tidak kalah pentingan Kalsel sudah saatnya mengunggulkan sektor pertanian dalam PDRB yang tak akan habis-habisnya dan selalu bisa terbarui bila dibandingakan dengan sektor tambang yang pada saatnya akan punah.
Ia menambahkan, ada hal lain yang sementara ini Provinsi Lampung kelihatannya lebih unggul dari Kalsel, yaitu mereka banyak mendapatkan proyek strategis nasional (PSN) pada era kepemimpinan nasional Presiden Joko Widodo dan Wapres HM Jusuf Kalla.
"Kalau dibandingkan dengan Kalsel, mereka/Provinsi Lampung mendapatkan PSN lebih banyak. Kita kan baru empat, yaitu Bendungan Pipitak Jaya Kabupaten Tapin, Bandara Sjamsudin Noor serta kawasan ekonomi khusus (KEK) Batulicin dan Jorong," katanya.
Sementara program PSN salah satu upaya percepatan pembangunan daerah agar lebih maju guna mengejar berbagai ketertinggalan untuk bisa sejajar dengan negara-negara yang sudah maju.
"Oleh sebab itu, bagaimana cara kita melakukan pendekatan dengan pemerintah pusat, khususnya dengan Sekretariat Kepresidinan agar bisa mendapatkan PSN lebih banyak lagi, sehingga dapat mewujudkan Kalsel maju dan terdepan," demikian Riswandi.*
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017