Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan bersama Badan Aset dan Keuangan Daerah provinsi setempat mempelajari kegiatan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) atau kesamsatan di Jawa Timur.
"Kita perlu banyak belajar atau studi komparasi mengenai kesamsatan, termasuk ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim)," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Suwardi Sarlan SAg di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Surabaya, Ahad.
Ia berharap, dari hasil studi komparasi tersebut bisa menjadi masukan, dan pada gilirannya ke depan dapat meningkatan kesamsatan di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
"Dengan peningkatan kesamsatan tersebut dapat pula meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kita melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Menurut Suwardi yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel, salah satu faktor atau yang turut menentukan dalam upaya meningkatakan PAD lewat kesamsatan yaitu pelayanan yang prima tidak ribet atau terlalu birokrasi.
"Sebab kalau terkesan sulit untuk pengurusan PKB, BBNKB dan STNK karena terlalu berbelit-belit, maka para wajib pajak menjadi malas mengurusi surat menyurat kendaraan bermotor mereka," ujarnya.
"Bila mereka sudah malas mengurusi surat menyurat kenderaan bermotor mereka, maka sulit mencapai target PAD, bahkan mungkin bisa menurun," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Oleh sebab itu, dalam studi komparasi ke Samsat di Jatim, rombongan Komisi II DPRD Kalsel bersama Badan Aset dan Keuangan Daerah (Bakeuda) provinsi setempat akan mempelajari kemudahan-kemudahan pengurusan surat menyurat kendaraan bermotor.
"Kalau pengurusan surat menyurat kendaraan bermotor itu memang mudah, kenapa harus dipersulit. Oleh karenanya kita harus berusaha memberikan pelayanan semudah mungkin, tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar atau peraturan yang berlaku," demikian Suwardi Sarlan.
Kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Kalsel bersama Bakeuda provinsi setempat ke luar daerah untuk studi komparasi kesamsatan Jatim dijadwalkan, 15 - 17 Oktober 2017.
Pada waktu bersamaan, Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai Dr (Hc) H Supian HK SH kunker/studi komparasi ke Provinsi Lampung dengan tujuan antara lain mempelajari tata kelola sumber daya air.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kita perlu banyak belajar atau studi komparasi mengenai kesamsatan, termasuk ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim)," ujar Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Suwardi Sarlan SAg di Banjarmasin, sebelum bertolak ke Surabaya, Ahad.
Ia berharap, dari hasil studi komparasi tersebut bisa menjadi masukan, dan pada gilirannya ke depan dapat meningkatan kesamsatan di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
"Dengan peningkatan kesamsatan tersebut dapat pula meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kita melalui pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)," tuturnya menjawab Antara Kalsel.
Menurut Suwardi yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel, salah satu faktor atau yang turut menentukan dalam upaya meningkatakan PAD lewat kesamsatan yaitu pelayanan yang prima tidak ribet atau terlalu birokrasi.
"Sebab kalau terkesan sulit untuk pengurusan PKB, BBNKB dan STNK karena terlalu berbelit-belit, maka para wajib pajak menjadi malas mengurusi surat menyurat kendaraan bermotor mereka," ujarnya.
"Bila mereka sudah malas mengurusi surat menyurat kenderaan bermotor mereka, maka sulit mencapai target PAD, bahkan mungkin bisa menurun," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Kabupaten Tabalong itu.
Oleh sebab itu, dalam studi komparasi ke Samsat di Jatim, rombongan Komisi II DPRD Kalsel bersama Badan Aset dan Keuangan Daerah (Bakeuda) provinsi setempat akan mempelajari kemudahan-kemudahan pengurusan surat menyurat kendaraan bermotor.
"Kalau pengurusan surat menyurat kendaraan bermotor itu memang mudah, kenapa harus dipersulit. Oleh karenanya kita harus berusaha memberikan pelayanan semudah mungkin, tanpa menyalahi prinsip-prinsip dasar atau peraturan yang berlaku," demikian Suwardi Sarlan.
Kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Kalsel bersama Bakeuda provinsi setempat ke luar daerah untuk studi komparasi kesamsatan Jatim dijadwalkan, 15 - 17 Oktober 2017.
Pada waktu bersamaan, Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai Dr (Hc) H Supian HK SH kunker/studi komparasi ke Provinsi Lampung dengan tujuan antara lain mempelajari tata kelola sumber daya air.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017