Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan mulai menyasar lembaga pendidikan untuk mensosialisasikan pengetahuan mengenai kependudukan kepada pelajar disekolah.
Bekerja sama dengan Koalisi Kependudukan menggelar program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang menjadi wadah bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggulirkan program dan kegiatan bagi remaja.
"Sekolah Siaga Kependudukan ini merupakan program nasional yang dimasukan menjadi kurikulum disekolah, memasuki setiap bidang mata pelajaran atau bersifat gradual serta berkelanjutan setiap tahun ajaran," ujar Ketua Koalisi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Suhaimi di Amuntai, Kamis.
Suhaimi mengatakan, program dan kegiatan yang bisa digulirkan melalui SSK ini diantaranya mengenai Pusat Informasi dan Konseling ( PIK ) Remaja, Genre, Goes to School, masalah narkoba dan lain-lain.
Pada Kamis Kemaren, pihak Koalisi Kependudukan menggelar Forum Pembentukan Kelompok SSK yang diikuti perwakilan guru SLTP dan SLTA se Kabupaten HSU bertempat di Aula Kantor DPPKB HSU.
Narasumber Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rakha Amuntai Akhmad Mawardi Syahid, menyatakan sangat mungkin bagi sekolah menerapkan kurikulum pendidikan kependudukan secara kontekstual dari segi pengetahuan akedemik dan pengalaman empirik.
"SSK bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan, guru, dan pembina dalam menjalankan program kependudukan dan KB, serta memberikan pengetahuan peserta didik tentang berbagai permasalahan kependudukan," kata Mawardi.
Ia menambahkan, melalui Program SSK para guru bisa memperkenalkan kepada para siswa seputar permasalahan yang dihadapi dalam kependudukan dan Keluarga Berencana seperti kesehatan reproduksi, kelahiran sehat, penyebab kematian, perkawinan dini, pertumbuhan penduduk, migrasi, daerah kumuh, tawuran, kemacetan, dan lain-lain.
"Observasi yang dilakukan siswa nantinya adalah lokasi tempat tinggalnya masing-masing sehingga diharapkan muncul kesadaran dan tanggung jawab untuk memperhatikan masalah kependudukan," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Bekerja sama dengan Koalisi Kependudukan menggelar program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang menjadi wadah bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menggulirkan program dan kegiatan bagi remaja.
"Sekolah Siaga Kependudukan ini merupakan program nasional yang dimasukan menjadi kurikulum disekolah, memasuki setiap bidang mata pelajaran atau bersifat gradual serta berkelanjutan setiap tahun ajaran," ujar Ketua Koalisi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Suhaimi di Amuntai, Kamis.
Suhaimi mengatakan, program dan kegiatan yang bisa digulirkan melalui SSK ini diantaranya mengenai Pusat Informasi dan Konseling ( PIK ) Remaja, Genre, Goes to School, masalah narkoba dan lain-lain.
Pada Kamis Kemaren, pihak Koalisi Kependudukan menggelar Forum Pembentukan Kelompok SSK yang diikuti perwakilan guru SLTP dan SLTA se Kabupaten HSU bertempat di Aula Kantor DPPKB HSU.
Narasumber Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Rakha Amuntai Akhmad Mawardi Syahid, menyatakan sangat mungkin bagi sekolah menerapkan kurikulum pendidikan kependudukan secara kontekstual dari segi pengetahuan akedemik dan pengalaman empirik.
"SSK bertujuan untuk memberikan arah dan pedoman bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan, guru, dan pembina dalam menjalankan program kependudukan dan KB, serta memberikan pengetahuan peserta didik tentang berbagai permasalahan kependudukan," kata Mawardi.
Ia menambahkan, melalui Program SSK para guru bisa memperkenalkan kepada para siswa seputar permasalahan yang dihadapi dalam kependudukan dan Keluarga Berencana seperti kesehatan reproduksi, kelahiran sehat, penyebab kematian, perkawinan dini, pertumbuhan penduduk, migrasi, daerah kumuh, tawuran, kemacetan, dan lain-lain.
"Observasi yang dilakukan siswa nantinya adalah lokasi tempat tinggalnya masing-masing sehingga diharapkan muncul kesadaran dan tanggung jawab untuk memperhatikan masalah kependudukan," tandasnya.
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017