PTS- PTN Sinergi Ajukan Program Kementerian Risetdikti

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah usai mendampingi rombongan Komisi III di Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, Selasa.

"Saat ini pemerintah sudah membuat regulasi satu pintu terkait anggaran dalam penanganan perguruan tinggi. Kami mengkonfirmasi program-program apa saja Kemristek dikti bagi perguruan tinggi di daerah (Kotabaru), kaitannya dengan upaya mencerdaskan generasi muda di daerah," kata Alfisah.

Dikatakannya, penjelasan deputi di Kementerian tersebut ternyata, penyaluran bantuan terhadap pendidikan tinggi di daerah, tidak lagi berhubungan dengan dinas atau SKPD, melainkan dengan PTN di daerah yang bersangkutan.

Artinya, jika di Kotabaru belum ada PTN, maka untuk mendapatkan pembinaan dan dukungan dalam pelaksanaan proram-programnya, maka PTS yang ada harus melalui PTN yang dalam hal ini Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk wilayah Kalsel.

Oleh karenanya, usaha maksimal harus dilakukan oleh perguruan tinggi di daerah-daerah, jika mengharapkan peran pemerintah dalam mendapatkan dukungan anggaran, salah satunya juga menjadi kerja sama dengan PTN yang ada.

Diketahui keberadaan sejumlah perguruan tinggi swasta di daerah sangat mengharapkan peran serta pemerintah terkait dukungan anggaran dalam pengembangan dan pendidikan anak didik.

Masih menurut Alfisah, konsultasi ke Kemenristek dan Dikti kaitannya dengan regulasi atau kebijakan pemerintah sehubungan dengan pemberlakuan UU No23 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Karena diketahui, dampak langsung atas pemberlakuan perundang-undangan tersebut, sangat dirasakan daerah khususnya pada bidang pendidikan, kehutanan, pertambangan dan perikanan kelautan.

Hal itu terjadi menyusul pelimpahan kewenangan pada bidang atau sektor tersebut dari daerah (kabupaten/ kota) menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.