Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan Hj Syarifah Santiyansyah berpendapat, pembangunan desa harus bersinergi.
"Sinergitas itu untuk menghindari atau setidaknya mengurangai kesalahan dalam melaksanakan pembangunan desa," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut di Banjarmasin, Kamis.
Ia menegaskan, sinergitas tersebut bukan saja antara aparapatur pemerintahan desa dengan pemuka masyarakat setempat, tetapi juga bersama aparat penegak hukum sebagai pendampinan agar terhindar dari jerat hukum.
Pendapat "Srikandi" Partai Golkar tersebut di sela-sela pertemuan Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (DPD P Apdesi) Kalsel dengan pimpinan dan anggota DPRD provinsi setempat.
Menurut mantan anggota DPRD Tanbu itu, dengan bersinergi bukan saja terhindar dari jerat hukum dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, tetapi pembangunan desa tersebut bisa lebih cepat dan maju.
Sebaliknya, lanjut perempuan berdarah Arab dan Bugis yang akrab dengan sapaan Andi Nene itu menjawab Antara Kalsel, tanpa bersinergi pelaksanaan pemerintahan desa bisa bermasalah dan pembangunan pedesaan pun tidak mencapai hasil maksimal.
Oleh sebab itu, sinergitas tersebut merupakan keniscayaan bila pemerintahan desa tidak ingin bermasalah, serta pembangunan pedesaan mau maju dan berkembang, serta mencapai hasil yang lebih maksimal lagi, demikian Andi Nene.
Pendapat wakil rakyat bergelar sarjana hukum tersebut berkaitan dengan penggunaan dana desa yang belakangan mulai muncul permasalahan di antara aparatur pemerintahan desa, seperti terkena jerat hukum karena penyalahgunaan atau penyimpangan.
Di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu ada beberapa kepala desa (Kades) yang terjerat kasus hukum, antara lain di Kabupaten Tapin, Banjar dan Kabupaten Kotabaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Sinergitas itu untuk menghindari atau setidaknya mengurangai kesalahan dalam melaksanakan pembangunan desa," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut di Banjarmasin, Kamis.
Ia menegaskan, sinergitas tersebut bukan saja antara aparapatur pemerintahan desa dengan pemuka masyarakat setempat, tetapi juga bersama aparat penegak hukum sebagai pendampinan agar terhindar dari jerat hukum.
Pendapat "Srikandi" Partai Golkar tersebut di sela-sela pertemuan Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (DPD P Apdesi) Kalsel dengan pimpinan dan anggota DPRD provinsi setempat.
Menurut mantan anggota DPRD Tanbu itu, dengan bersinergi bukan saja terhindar dari jerat hukum dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, tetapi pembangunan desa tersebut bisa lebih cepat dan maju.
Sebaliknya, lanjut perempuan berdarah Arab dan Bugis yang akrab dengan sapaan Andi Nene itu menjawab Antara Kalsel, tanpa bersinergi pelaksanaan pemerintahan desa bisa bermasalah dan pembangunan pedesaan pun tidak mencapai hasil maksimal.
Oleh sebab itu, sinergitas tersebut merupakan keniscayaan bila pemerintahan desa tidak ingin bermasalah, serta pembangunan pedesaan mau maju dan berkembang, serta mencapai hasil yang lebih maksimal lagi, demikian Andi Nene.
Pendapat wakil rakyat bergelar sarjana hukum tersebut berkaitan dengan penggunaan dana desa yang belakangan mulai muncul permasalahan di antara aparatur pemerintahan desa, seperti terkena jerat hukum karena penyalahgunaan atau penyimpangan.
Di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu ada beberapa kepala desa (Kades) yang terjerat kasus hukum, antara lain di Kabupaten Tapin, Banjar dan Kabupaten Kotabaru.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017