Pelaihari, (Antaranews Kalsel) - Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum RI menggelar Workshop Penerapan Tarif Full Cost Recovery (FCR) pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Laut, di Ruang Rapat Barakat, Rabu (27/9).
Acara dibuka Wakil Bupati Tanah Laut H Sukamta dan dihadiri Direktur PDAM, Ketua NU Tanah Laut dan ASN lingkup Pemkab Tanah Laut.
Perwakilan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum RI Emah Saginah mengatakan, workshop di Tanah Laut merupakan pertama kali digelar dari 60 PDAM se- Indonesia yang pihaknya dampingi.
"Dengan adanya Perpres yang baru, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bertugas untuk menilai kinerja PDAM, peningkatan kinerja penyelenggaraan PAM, memberikan rekomendasi bagaimana peningkatan kinerja," ungkapnya.
Menurut dia, PDAM Tanah Laut dianggap belum sehat karena pemenuhan biaya pemulihan belum tercover sehingga perlu untuk dilakukan pembenahan.
Terpisah, Wakil Bupati Tanah Laut H Sukamta mengucapkan terimakasih atas dipercayanya Tanah Laut sebagai penyelenggara pertama di Indonesia.
"Pertama kali mendapatkan workhop itu artinya, pemerintah pusat memperhatikan kita," ujarnya.
Dengan perhatian tersebut, jelas dia, maka Pemkab Tanah Laut harus lebih semangat mengambangkan PDAM agar lebih mandiri dan lebih luas.
"Terlebih kesempatan kita untuk mengembangkan lebih maju lagi itu ada karena dari kondisi daerah kita,"ucapnya.
Penerapan tarif full cover recovery, terang dia, sudah selayaknya diterapkan agar PDAM bisa jadi lebih baik lagi .
"Tinggal bagaimana kita bekerjasama dalam memajukan PDAM Tanah Laut," demikian tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Acara dibuka Wakil Bupati Tanah Laut H Sukamta dan dihadiri Direktur PDAM, Ketua NU Tanah Laut dan ASN lingkup Pemkab Tanah Laut.
Perwakilan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum RI Emah Saginah mengatakan, workshop di Tanah Laut merupakan pertama kali digelar dari 60 PDAM se- Indonesia yang pihaknya dampingi.
"Dengan adanya Perpres yang baru, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum bertugas untuk menilai kinerja PDAM, peningkatan kinerja penyelenggaraan PAM, memberikan rekomendasi bagaimana peningkatan kinerja," ungkapnya.
Menurut dia, PDAM Tanah Laut dianggap belum sehat karena pemenuhan biaya pemulihan belum tercover sehingga perlu untuk dilakukan pembenahan.
Terpisah, Wakil Bupati Tanah Laut H Sukamta mengucapkan terimakasih atas dipercayanya Tanah Laut sebagai penyelenggara pertama di Indonesia.
"Pertama kali mendapatkan workhop itu artinya, pemerintah pusat memperhatikan kita," ujarnya.
Dengan perhatian tersebut, jelas dia, maka Pemkab Tanah Laut harus lebih semangat mengambangkan PDAM agar lebih mandiri dan lebih luas.
"Terlebih kesempatan kita untuk mengembangkan lebih maju lagi itu ada karena dari kondisi daerah kita,"ucapnya.
Penerapan tarif full cover recovery, terang dia, sudah selayaknya diterapkan agar PDAM bisa jadi lebih baik lagi .
"Tinggal bagaimana kita bekerjasama dalam memajukan PDAM Tanah Laut," demikian tandasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017