Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan serta membidangi perhubungan akan membicarakan taksi dalam jaringan (daring) atau online di provinsinya dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
"Kita perlu membicarakan taksi online itu dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Sekatan (Kalsel) H Riswandi SIP di Banjarmasin, Selasa.
Hal itu karena, kata anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, taksi daring belum jelas peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya.
Sementara kenyataannya taksi daring itu ada atau beroperasi, kendati secara diam-diam/kucing-kucingan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.
Ia menunjuk salah satu contoh di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota belakangan ini juga sudah ada taksi daring, bahkan beberapa kali menimbulkan persoalan dengan pengelola/sopir taksi biasa (konvensional).
Sebagaimana halnya pernah terjadi penyerangan terhadap taksi yang diduga menggunakan sistem dalam berjaringan atau online dan para pengelola/sopir taksi konvensional yang mempunyai izin berunjuk rasa ke DPRD Kalsel.
Unjuk rasa para pengelola/sopir taksi berizin itu meminta wakil-wakil rakyat tersebut memfasilitasi atau membantu memperjuangkan nasib mereka kepada instansi terkait, karena seiring keberadaan taksi online, pendapatan mereka berkurang sampai 80 persen.
"Persoalan taksi online dan taksi konvensional itu perlu pengaturan agar tidak menimbulkan konflik yang tidak diinginkan bersama," lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan RI tersebut menjawab Antara Kalsel.
"Dalam kaitan upaya penyelesaian persoalan taksi online dan taksi konvensional itu, terutama di Kalsel, kami berkonsultasi atau membicarakan dengan Kemenhub," demikian Riswandi.
Komisi Penyiaran
Bersamaan Komisi III DPRD Kalsel kunjungan kerja ke luar daerah, komisi-komisi lain di lembaga legislatif tersebut juga melakukan kegiatan serupa, seperti Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan bertemu ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta.
Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel ke KPI untuk membicarakan antara lain penerimaan komisioner baru pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) provinsi setempat, ujar Ketua Komisi tersebut, H Syahdillah, S.Sos, MSi.
Kemudian Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi S.Kom mengunjungi Kementerian Kesehatan untuk membicarakan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) H Gusti Hasan Aman Banjarmasin.
RSGM Gt Hasan Aman salah satu dari empat rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel yang baru berusia sekitar lima tahun sebagai upaya pencegahan dan pemeliharaan/perawatan kesehatan gigi dan mulut penduduk setempat.
Sedangkan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg meninjau Waduk Jatiluhur Jawa Barat, untuk studi komparasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kita perlu membicarakan taksi online itu dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," ujar Sekretaris Komisi III DPRD Kalimantan Sekatan (Kalsel) H Riswandi SIP di Banjarmasin, Selasa.
Hal itu karena, kata anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, taksi daring belum jelas peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukumnya.
Sementara kenyataannya taksi daring itu ada atau beroperasi, kendati secara diam-diam/kucing-kucingan, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.
Ia menunjuk salah satu contoh di Kalsel yang terdiri atas 13 kabupaten/kota belakangan ini juga sudah ada taksi daring, bahkan beberapa kali menimbulkan persoalan dengan pengelola/sopir taksi biasa (konvensional).
Sebagaimana halnya pernah terjadi penyerangan terhadap taksi yang diduga menggunakan sistem dalam berjaringan atau online dan para pengelola/sopir taksi konvensional yang mempunyai izin berunjuk rasa ke DPRD Kalsel.
Unjuk rasa para pengelola/sopir taksi berizin itu meminta wakil-wakil rakyat tersebut memfasilitasi atau membantu memperjuangkan nasib mereka kepada instansi terkait, karena seiring keberadaan taksi online, pendapatan mereka berkurang sampai 80 persen.
"Persoalan taksi online dan taksi konvensional itu perlu pengaturan agar tidak menimbulkan konflik yang tidak diinginkan bersama," lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan RI tersebut menjawab Antara Kalsel.
"Dalam kaitan upaya penyelesaian persoalan taksi online dan taksi konvensional itu, terutama di Kalsel, kami berkonsultasi atau membicarakan dengan Kemenhub," demikian Riswandi.
Komisi Penyiaran
Bersamaan Komisi III DPRD Kalsel kunjungan kerja ke luar daerah, komisi-komisi lain di lembaga legislatif tersebut juga melakukan kegiatan serupa, seperti Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan bertemu ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Jakarta.
Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel ke KPI untuk membicarakan antara lain penerimaan komisioner baru pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) provinsi setempat, ujar Ketua Komisi tersebut, H Syahdillah, S.Sos, MSi.
Kemudian Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi S.Kom mengunjungi Kementerian Kesehatan untuk membicarakan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) H Gusti Hasan Aman Banjarmasin.
RSGM Gt Hasan Aman salah satu dari empat rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel yang baru berusia sekitar lima tahun sebagai upaya pencegahan dan pemeliharaan/perawatan kesehatan gigi dan mulut penduduk setempat.
Sedangkan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Suwardi Sarlan SAg meninjau Waduk Jatiluhur Jawa Barat, untuk studi komparasi.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017