Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzi menyarankan, sebaiknya tunda dulu keinginan gubernur setempat menjadikan provinsinya tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.
"Prinsipnya baik secara kelembagaan maupun pribadi, kita mendukung atau menyambut positif keinginan menjadikan Kalimantan Selatan (Kalsel) tuan rumah PON," ujarnya di Banjarmasin sebelum kunjungan dalam daerah provinsi setempat/bertolak ke Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kamis.
Namun, menurut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu, perlu persiapan dan kesiapan yang lebih mantap dari berbagai aspek sehingga selaku tuan rumah PON betul-betul sukses.
Ia pendapat, pengertian betul-betul sukses tersebut, yaitu menjadi tuan rumah yang baik, dan hasil/prestasu altet Kalsel pun pada PON itu menggembirakan, sebagaimana Provinsi Jawa Barat (Jabar) selaku pelaksana PON 2016, menjadi Juara Umum.
"Guna lebih memantapkan persiapan dan kesiapan sebagai tuan rumah PON tersebut, maka saya menyarakan ditunda atau pada PON berikut (sesudah 2024). Ini saran pribadi saya," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalsel itu.
Saran wakil rakyat bergelar sarjana komputer itu, berdasarkan hasil studi komparasi Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Kepemudaan dan Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang Keolahragaan di Kalsel dari Jabar beberapa waktu lalu.
"Jabar kan pernah sebagai tuan rumah PON 2016, menghabiskan anggaran lebih Rp5 triliun," kutip wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.
Padahal "Bumi Siliwangi" atau "Tanah Pasundan" Jabar sudah memiliki sarana dan prasarana keolahragaan yang memadai, tetapi mereka tetap mengeluarkan anggaran Rp5 triliun lebih, lanjut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi keolahragaan itu.
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel baru tahun 2017 mencapai Rp6 triliun, yang berarti dari segi pendanaan belum memungkinkan sebagai tuan rumah PON pada 2024.
"Terkecuali kita harus gigih berjuang mendapatkan sumber pendanaan lain, dan berhasil merangkul pihak ketiga agar turut berpartisipasi menjadikan Kalsel sebagai tuan rumah PON 2024," demikian Yazidie.
Kalsel sebagai tuan rumah PON salah satu priotas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi setempat tahun 2016 - 2021 yang merupakan pengejawantahan visi misi gubernur terpilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Prinsipnya baik secara kelembagaan maupun pribadi, kita mendukung atau menyambut positif keinginan menjadikan Kalimantan Selatan (Kalsel) tuan rumah PON," ujarnya di Banjarmasin sebelum kunjungan dalam daerah provinsi setempat/bertolak ke Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kamis.
Namun, menurut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu, perlu persiapan dan kesiapan yang lebih mantap dari berbagai aspek sehingga selaku tuan rumah PON betul-betul sukses.
Ia pendapat, pengertian betul-betul sukses tersebut, yaitu menjadi tuan rumah yang baik, dan hasil/prestasu altet Kalsel pun pada PON itu menggembirakan, sebagaimana Provinsi Jawa Barat (Jabar) selaku pelaksana PON 2016, menjadi Juara Umum.
"Guna lebih memantapkan persiapan dan kesiapan sebagai tuan rumah PON tersebut, maka saya menyarakan ditunda atau pada PON berikut (sesudah 2024). Ini saran pribadi saya," kata Wakil Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalsel itu.
Saran wakil rakyat bergelar sarjana komputer itu, berdasarkan hasil studi komparasi Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Kepemudaan dan Perubahan Atas Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang Keolahragaan di Kalsel dari Jabar beberapa waktu lalu.
"Jabar kan pernah sebagai tuan rumah PON 2016, menghabiskan anggaran lebih Rp5 triliun," kutip wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tersebut.
Padahal "Bumi Siliwangi" atau "Tanah Pasundan" Jabar sudah memiliki sarana dan prasarana keolahragaan yang memadai, tetapi mereka tetap mengeluarkan anggaran Rp5 triliun lebih, lanjut Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi keolahragaan itu.
Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel baru tahun 2017 mencapai Rp6 triliun, yang berarti dari segi pendanaan belum memungkinkan sebagai tuan rumah PON pada 2024.
"Terkecuali kita harus gigih berjuang mendapatkan sumber pendanaan lain, dan berhasil merangkul pihak ketiga agar turut berpartisipasi menjadikan Kalsel sebagai tuan rumah PON 2024," demikian Yazidie.
Kalsel sebagai tuan rumah PON salah satu priotas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi setempat tahun 2016 - 2021 yang merupakan pengejawantahan visi misi gubernur terpilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017