Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan, yaitu Barito Kuala, Tapin, dan Hulu Sungai Selatan, bakal menjalankan program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Kementerian Sosial.
Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Kalsel Dewi Damayanti Said di Banjarmasin, Selasa, mengatakan, pelaksanaan SLRT oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada tiga kabupaten tersebut diharapkan dapat membantu mendekatkan akses pelayanan masyarakat miskin dan meningkatkan peran, potens,i serta sumber kesejahteraan sosial (Kesos).
"Secara pasti bagaimana program tersebut dijalankan, akan ada bimbingan teknisnya. Nanti kami akan melakukan kunjungan ke lokasi atau daerah yang ditunjuk melaksanakan program tersebut," katanya.
Sebelumnya, pada Senin (18/9) Kalsel menjadi tuan rumah Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) IX.
Acara yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali ini merupakan ajang pertemuan bagi para pekerja sosial dan pemerhati masalah kesejahteraan sosial, baik yang bekerja dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau organisasi sosial serta perorangan.
Menurut Dewi konferensi tersebut dihadiri sekitar 400 orang peserta se-Indonesia dengan tujuan membahas konsep atau pemikiran yang inovatif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan permasalahan yang berkembang di masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan BKKKS merupakan mitra strategis Kemensos, terutama dalam mengoordinasikan layanan kesejahteraan sosial yang tidak tersapa langsung oleh Kemensos.
Menurut Mensos, BKKKS memiliki peran strategis untuk mengoordinasikan "outsourcing" untuk memaksimalkan layanan yang memang memerlukan respons cepat.
"Kita perlu elemen yang memberikan sapaan cepat dan tepat serta terstruktur dengan kelembagaan bagus untuk membantu memberikan pendampingan dalam menangani berbagai persoalan sosial yang ada di Indonesia," katanya.
Menurut Mensos, banyak persoalan sosial yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah, seperti keberadaan panti asuhan dan panti sosial hanya lima persen yang ditangani oleh pemerintah, sisanya ditangani oleh lembaga sosial masyarakat.
Kecuali untuk panti penyandang disabilitas, sebagian besar telah ditangani oleh pemerintah, seperti di Banjarbaru.
Terkait program SLRT, kata Mensos yang membuka acara KNKS X di Banjarmasin, perlu dilakukan mengingat saat ini dana desa yang digelontorkan pemerintah terus bertambah.
Menurut dia, pada 2015 dana desa yang digelontorkan hanya Rp20 triliun, kemudian 2016 meningkat menjadi Rp47 triliun, dan 2017 sebesar Rp60 triliun.
"Bila dana desa tersebut tidak didampingi dengan tenaga yang ahli dalam pelaksanaan program pengembangan desa maka pemanfaatan dana desa tidak akan maksimal," katanya.
Terkait kemiskinan, tambah Mensos, secara kuantitatif terjadi penambahan penduduk miskin sebesar 6.900 orang, tetapi secara persentase terjadi penurunan hingga 0,06 persen dengan meningkatnya jumlah penduduk dari Maret 2016 hingga Maret 2017 sebanyak lima juta orang.
Penurunan persentase penduduk miskin tersebut antara lain karena Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 0,06 persen.
"PKH dinilai cukup efektif menurunkan kemiskinan sehingga 2018 kepesertaannya akan naik dari sebelumnya enam juta orang menjadi 10 juta," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Kalsel Dewi Damayanti Said di Banjarmasin, Selasa, mengatakan, pelaksanaan SLRT oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada tiga kabupaten tersebut diharapkan dapat membantu mendekatkan akses pelayanan masyarakat miskin dan meningkatkan peran, potens,i serta sumber kesejahteraan sosial (Kesos).
"Secara pasti bagaimana program tersebut dijalankan, akan ada bimbingan teknisnya. Nanti kami akan melakukan kunjungan ke lokasi atau daerah yang ditunjuk melaksanakan program tersebut," katanya.
Sebelumnya, pada Senin (18/9) Kalsel menjadi tuan rumah Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) IX.
Acara yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali ini merupakan ajang pertemuan bagi para pekerja sosial dan pemerhati masalah kesejahteraan sosial, baik yang bekerja dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau organisasi sosial serta perorangan.
Menurut Dewi konferensi tersebut dihadiri sekitar 400 orang peserta se-Indonesia dengan tujuan membahas konsep atau pemikiran yang inovatif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berdasarkan permasalahan yang berkembang di masyarakat.
Sebelumnya, Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa mengatakan BKKKS merupakan mitra strategis Kemensos, terutama dalam mengoordinasikan layanan kesejahteraan sosial yang tidak tersapa langsung oleh Kemensos.
Menurut Mensos, BKKKS memiliki peran strategis untuk mengoordinasikan "outsourcing" untuk memaksimalkan layanan yang memang memerlukan respons cepat.
"Kita perlu elemen yang memberikan sapaan cepat dan tepat serta terstruktur dengan kelembagaan bagus untuk membantu memberikan pendampingan dalam menangani berbagai persoalan sosial yang ada di Indonesia," katanya.
Menurut Mensos, banyak persoalan sosial yang tidak bisa ditangani oleh pemerintah, seperti keberadaan panti asuhan dan panti sosial hanya lima persen yang ditangani oleh pemerintah, sisanya ditangani oleh lembaga sosial masyarakat.
Kecuali untuk panti penyandang disabilitas, sebagian besar telah ditangani oleh pemerintah, seperti di Banjarbaru.
Terkait program SLRT, kata Mensos yang membuka acara KNKS X di Banjarmasin, perlu dilakukan mengingat saat ini dana desa yang digelontorkan pemerintah terus bertambah.
Menurut dia, pada 2015 dana desa yang digelontorkan hanya Rp20 triliun, kemudian 2016 meningkat menjadi Rp47 triliun, dan 2017 sebesar Rp60 triliun.
"Bila dana desa tersebut tidak didampingi dengan tenaga yang ahli dalam pelaksanaan program pengembangan desa maka pemanfaatan dana desa tidak akan maksimal," katanya.
Terkait kemiskinan, tambah Mensos, secara kuantitatif terjadi penambahan penduduk miskin sebesar 6.900 orang, tetapi secara persentase terjadi penurunan hingga 0,06 persen dengan meningkatnya jumlah penduduk dari Maret 2016 hingga Maret 2017 sebanyak lima juta orang.
Penurunan persentase penduduk miskin tersebut antara lain karena Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 0,06 persen.
"PKH dinilai cukup efektif menurunkan kemiskinan sehingga 2018 kepesertaannya akan naik dari sebelumnya enam juta orang menjadi 10 juta," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017