Jakarta, (Antaranews Kalsel) - PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BRI) berjanji akan mengenakan biaya paling rendah dari rentang tarif yang diatur Bank Indonesia untuk setiap pengisian saldo uang elektronik.
"Katakan saja ilustrasinya batas bawahnya Rp1.000-1.500, kami kenakan sebesar itu (batas bawah)," kata Direktur Kelembagaan BRI Sis Apik Wijayanto di Jakarta, Senin.
Menurut Sis, pengenaan biaya isi saldo memang diperlukan bank untuk memperluas infrastruktur pengadaan dan penyediaan sarana isi saldo uang elektronik di berbagai lokasi. Apalagi pada 31 Oktober 2017, seluruh pembayaran jalan tol harus menggunakan uang elektronik. Sehingga mau tidak mau, bank harus memastikan di setiap gerbang tol terdapat sarana penjualan dan pengisian saldo uang elektronik.
"Biaya (isi saldo) itu untuk kembangkan infrastruktur," ujarnya.
Namun Sis menyerahkan sepenuhnya kepada BI terkait keputusan akhir mengenai biaya isi saldo uang elektronik. Sebelum pro-kontra biaya isi saldo uang elektronik ini, Bank Sentral menyatakan akan menerbitkan peraturan biaya tersebut pada akhir September 2017.
Dia membantah bank mengambil kesempatan untuk mendongkrak laba sebesar-besarnya dari euforia pembayaran non-tunai ini.
"Sebetulnya apa sih untungnya kartu elektronik itu. Saya yakin ini sangat tipis sekali untuk dapat keuntungan dari uang elektronik. Ada beberapa bank yang mungkin belum capai 'break event point' juga," ujarnya.
Menurut dia, biaya pengadaaan uang elektronik dan infrastruktur teknologi penggunaannya tidak murah sehingga pengenaan ongkos kepada konsumen untuk isi saldo diperlukan.
Adapun BRI, kata Sis, berencana akan menambah 1,5 juta keping uang eletkroniknya untuk menyambut elektronifikasi 100 persen pembayaran jalan tol pada 31 Oktober 2017. Saat ini uang elektronik BRI yang bernama BRIZZI berjumlah 6,5 juta keping./f
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Katakan saja ilustrasinya batas bawahnya Rp1.000-1.500, kami kenakan sebesar itu (batas bawah)," kata Direktur Kelembagaan BRI Sis Apik Wijayanto di Jakarta, Senin.
Menurut Sis, pengenaan biaya isi saldo memang diperlukan bank untuk memperluas infrastruktur pengadaan dan penyediaan sarana isi saldo uang elektronik di berbagai lokasi. Apalagi pada 31 Oktober 2017, seluruh pembayaran jalan tol harus menggunakan uang elektronik. Sehingga mau tidak mau, bank harus memastikan di setiap gerbang tol terdapat sarana penjualan dan pengisian saldo uang elektronik.
"Biaya (isi saldo) itu untuk kembangkan infrastruktur," ujarnya.
Namun Sis menyerahkan sepenuhnya kepada BI terkait keputusan akhir mengenai biaya isi saldo uang elektronik. Sebelum pro-kontra biaya isi saldo uang elektronik ini, Bank Sentral menyatakan akan menerbitkan peraturan biaya tersebut pada akhir September 2017.
Dia membantah bank mengambil kesempatan untuk mendongkrak laba sebesar-besarnya dari euforia pembayaran non-tunai ini.
"Sebetulnya apa sih untungnya kartu elektronik itu. Saya yakin ini sangat tipis sekali untuk dapat keuntungan dari uang elektronik. Ada beberapa bank yang mungkin belum capai 'break event point' juga," ujarnya.
Menurut dia, biaya pengadaaan uang elektronik dan infrastruktur teknologi penggunaannya tidak murah sehingga pengenaan ongkos kepada konsumen untuk isi saldo diperlukan.
Adapun BRI, kata Sis, berencana akan menambah 1,5 juta keping uang eletkroniknya untuk menyambut elektronifikasi 100 persen pembayaran jalan tol pada 31 Oktober 2017. Saat ini uang elektronik BRI yang bernama BRIZZI berjumlah 6,5 juta keping./f
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017