Amuntai, (Antaranews.Kalsel) -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan memberikan catatan strategis dan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) masa akhir jabatan kepala daerah periode 2013-2017 pada rapat paripurna istimewa yang digelar di Gedung DPRD HSU, Selasa.
Juru bicara DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) Akhmad Farhani di Amuntai, Selasa menyampaikan, DPRD mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi pembangunan diantaranya terlihat dari berbagai prestasi yang diperoleh dari pemerintah provinsi dan pusat. Termasuk raihan WTP dalam laporan pengelolaan keuangan daerah. Pemda HSU mendapat apresiasi karena pencapaian target rata-rata SKPD mencapai 100%
"Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemda HSU juga mampu menunjukan peningkatan realisasi pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun, baik dari target RPJMD maupun APBD tahunan," ujar juru bicara DPRD HSU H Akhmad Farhani.
Selain itu, lanjutnyam belanja daerah juga mampu ditekan setiap tahun dari anggaran yang tersedia. Hanya saja kedepan perlu fprmulasi untuk meningkatkan pendapatan, karena kontribusi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD hanya sekitar empat hingga lima persen dari total APBD setiap tahunnya. Sehingga ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat besar.
"Hendaknya masalah ini menjadi perhatian bersama, bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa lebih independen dalam pembiayaan pembangunan," tandasnya.
DPRD menegaskan perlu penerapan strategi peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah diantaranya melakukan inventarisir kembali sumber-sumber penerimaan.
Pemda HSU juga dinilai cukup baik penyelenggaraan urusan desentralisasi baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk melaksanakan tugas pembantuan sehingga berdampak begi kesejahteraan masyarakat. Selama 2013-2017 jumlah anggaran untuk penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima Kabupaten HSU sebesar Rp64,5 Miliar.
Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang baik juga tercermin dari situasi kamtibmas yang kondusif jauh dari konflik SARA, anarkisme, separatisme dan lainnya.
Khusus untuk penyelesaian tapal batas wilayah kabupaten, pihak DPRD meminta agar segera diselesaikan mengingat pentingnya penegasan tapal batas wilayah untuk kepentingan pengelolaan adminis rasi daerah.
DPRD merekomendasikan aga cara penyajian laporan pertanggungjawaban kepala daerah diperbaiki. Komitmen bersama diperlukan guna mensukseskan program kegiatan yang sudah mendapat jatah alokasi dari pemerintah pusat. Dewan juga merekomendasikan pembenahan Rencana tata ruang wiayah, peningkatan usaha kecil menengah, efesiensi pelayanan sebagaimana Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dulu agar dilanjutkan.
DPRD merestui wacana pemekaran kecamatan demi mengoptimalkan cakupan layanan kepada masyarakat. Pemda juga diminta meningkatkan pemanfaatan potensi lokal, khususnya industri kerajinan dan pengembangan lahan rawa untuk bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
"Program kegiatan hendaknya berorientasi pada penyerapan tenaga lokal sehingga mengurangi pengangguran," katanya.
Meski pendapatan daerah selalu mencapai target bahkan melebihinya namun pemda tidak cepat untuk selalu melalukan inovasi dan ide kreatif dalam menggaali potensi pendapatan daerah. Pemda diminta menyusun rencana matang untuk menerima tugas pembantuan dari pusat sehingga apabila terjadi masalah sudah aaa solusinya.
Diakhir penyampaikan rekomendasi, DPRD tak lupa mengingatkan agar pemerintah dan berbagai pihak terus merupaya memerangi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, guna menyelamatkan generasi muda.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Juru bicara DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) Akhmad Farhani di Amuntai, Selasa menyampaikan, DPRD mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi pembangunan diantaranya terlihat dari berbagai prestasi yang diperoleh dari pemerintah provinsi dan pusat. Termasuk raihan WTP dalam laporan pengelolaan keuangan daerah. Pemda HSU mendapat apresiasi karena pencapaian target rata-rata SKPD mencapai 100%
"Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemda HSU juga mampu menunjukan peningkatan realisasi pendapatan daerah dan Pendapatan Asli Daerah setiap tahun, baik dari target RPJMD maupun APBD tahunan," ujar juru bicara DPRD HSU H Akhmad Farhani.
Selain itu, lanjutnyam belanja daerah juga mampu ditekan setiap tahun dari anggaran yang tersedia. Hanya saja kedepan perlu fprmulasi untuk meningkatkan pendapatan, karena kontribusi penerimaan daerah yang bersumber dari PAD hanya sekitar empat hingga lima persen dari total APBD setiap tahunnya. Sehingga ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer pemerintah pusat masih sangat besar.
"Hendaknya masalah ini menjadi perhatian bersama, bagaimana caranya agar pemerintah daerah bisa lebih independen dalam pembiayaan pembangunan," tandasnya.
DPRD menegaskan perlu penerapan strategi peningkatan kemampuan dan kapasitas keuangan daerah diantaranya melakukan inventarisir kembali sumber-sumber penerimaan.
Pemda HSU juga dinilai cukup baik penyelenggaraan urusan desentralisasi baik urusan wajib maupun urusan pilihan, termasuk melaksanakan tugas pembantuan sehingga berdampak begi kesejahteraan masyarakat. Selama 2013-2017 jumlah anggaran untuk penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima Kabupaten HSU sebesar Rp64,5 Miliar.
Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang baik juga tercermin dari situasi kamtibmas yang kondusif jauh dari konflik SARA, anarkisme, separatisme dan lainnya.
Khusus untuk penyelesaian tapal batas wilayah kabupaten, pihak DPRD meminta agar segera diselesaikan mengingat pentingnya penegasan tapal batas wilayah untuk kepentingan pengelolaan adminis rasi daerah.
DPRD merekomendasikan aga cara penyajian laporan pertanggungjawaban kepala daerah diperbaiki. Komitmen bersama diperlukan guna mensukseskan program kegiatan yang sudah mendapat jatah alokasi dari pemerintah pusat. Dewan juga merekomendasikan pembenahan Rencana tata ruang wiayah, peningkatan usaha kecil menengah, efesiensi pelayanan sebagaimana Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dulu agar dilanjutkan.
DPRD merestui wacana pemekaran kecamatan demi mengoptimalkan cakupan layanan kepada masyarakat. Pemda juga diminta meningkatkan pemanfaatan potensi lokal, khususnya industri kerajinan dan pengembangan lahan rawa untuk bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
"Program kegiatan hendaknya berorientasi pada penyerapan tenaga lokal sehingga mengurangi pengangguran," katanya.
Meski pendapatan daerah selalu mencapai target bahkan melebihinya namun pemda tidak cepat untuk selalu melalukan inovasi dan ide kreatif dalam menggaali potensi pendapatan daerah. Pemda diminta menyusun rencana matang untuk menerima tugas pembantuan dari pusat sehingga apabila terjadi masalah sudah aaa solusinya.
Diakhir penyampaikan rekomendasi, DPRD tak lupa mengingatkan agar pemerintah dan berbagai pihak terus merupaya memerangi peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, guna menyelamatkan generasi muda.
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017