Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan kembali melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi tersebut tahun 2017.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Asbullah AS SH di Banjarmasin, Senin menerangkan, monitoring pelaksanaan APBD kali ini pada kunjungan kerja (kunker) dalam daerah anggota legislatif provinsi setempat yang dijadwalkan 11 - 13 September 2017.
Monev pelaksanaan APBD Kalsel 2017 tersebut juga sebagai salah satu bahan masukan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) tahun anggaran 2018.
"Karena pembahasan KUA & PPAS APBD Kalsel 2018 mulai September ini, sehingga memerlukan bekal/masukan," ujar politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
"Dari hasil monev itu pula, untuk menetapkan apakah sesuatu proyek atau kegiatan pembangun akan belanjut, dan sekaligus perkiraan pembiayaannya," demikian Asbullah.
Sebelumnya anggota DPRD Kalsel melalui kegian komisi-komisi kunker dalam daerah di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu untuk monev pelaksanaan APBD 2017 pada 7 - 9 September lalu.
Sebagai contoh Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel ke Kabupaten Tanah Laut, serta Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ke Kabupaten Tabalong.
Kemudian Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel ke Tabalong.
Pada Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Kalsel 2017 terdiri dari pendapatan sebesar Rp6,014 triliun lebih atau secara keseluruhan mengalami kenaikan 9,37 persen dari pendapatan pada APBD Murni 2017.
Sementara anggaran belanja dalam RAPBD-P Kalsel 2017 sebesar Rp6,380 triliun lebih atau mengalami kenaikan 15,32 persen dari belanja pada APBD Murni 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Asbullah AS SH di Banjarmasin, Senin menerangkan, monitoring pelaksanaan APBD kali ini pada kunjungan kerja (kunker) dalam daerah anggota legislatif provinsi setempat yang dijadwalkan 11 - 13 September 2017.
Monev pelaksanaan APBD Kalsel 2017 tersebut juga sebagai salah satu bahan masukan dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS) tahun anggaran 2018.
"Karena pembahasan KUA & PPAS APBD Kalsel 2018 mulai September ini, sehingga memerlukan bekal/masukan," ujar politisi muda Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.
"Dari hasil monev itu pula, untuk menetapkan apakah sesuatu proyek atau kegiatan pembangun akan belanjut, dan sekaligus perkiraan pembiayaannya," demikian Asbullah.
Sebelumnya anggota DPRD Kalsel melalui kegian komisi-komisi kunker dalam daerah di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu untuk monev pelaksanaan APBD 2017 pada 7 - 9 September lalu.
Sebagai contoh Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel ke Kabupaten Tanah Laut, serta Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan ke Kabupaten Tabalong.
Kemudian Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel ke Tabalong.
Pada Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Kalsel 2017 terdiri dari pendapatan sebesar Rp6,014 triliun lebih atau secara keseluruhan mengalami kenaikan 9,37 persen dari pendapatan pada APBD Murni 2017.
Sementara anggaran belanja dalam RAPBD-P Kalsel 2017 sebesar Rp6,380 triliun lebih atau mengalami kenaikan 15,32 persen dari belanja pada APBD Murni 2017.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017