Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun ke seluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, termasuk Kabupaten Kotabaru untuk memantau perkembangan komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi.
"Ini sesuai komitmen yang telah disepakati bersama seluruh kota dan kabupaten serta pemerintah provinsi bulan Mei 2017," ujar Fungsional KPK Pengawas Wilayah Kalsel Chandra Sulistio di Kotabaru, Senin.
Monitoring dan evaluasi fokus pada rencana aksi masing-masing daerah terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Rencana aksi itu menitikberatkan pada perbaikan dan peningkatan transparansi agar publik bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan, antara lain melalui e-planning dan e-budgeting.
"Harus kita dorong keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama mendukung. Mengenai keterbukaan anggaran publik, kami akan dorong lebih lagi untuk bisa diakses publik," kata Chandra.
Hal ini karena pemerintahan bukan hanya milik eksekutif dan legislatif. Di beberapa daerah lain di Indonesia, masyarakat bahkan sudah bisa mengakses informasi pembangunan dengan mudah.
Sementara itu, monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi ke seluruh kota dan kabupaten di Kalsel dijadwalkan tanggal 4-8 September 2017.
Setiap daerah diminta untuk menyampaikan rencana aksi yang telah disusun serta kemajuan sampai bulan Juli 2017. Dari 13 kota dan kabupaten, baru Hulu Sungai Selatan yang telah menyampaikan rencana aksi serta SK tim.
"Sedangkan daerah lain ada yang baru menyampaikan rencana aksi, tapi SK tim belum. Di Tapin, SK yang sudah, rencana aksi belum," beber Chandra.
Setelah monitoring dan evaluasi, berikutnya akan ada beberapa kegiatan lanjutan. Antara lain, bimbingan teknis unit pengendalian gratifikasi dan worshop penguatan aparat pengawasan internal pemerintah.
"Kami bekerja sama juga dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), ada satu sesi khusus mengenai penyusunan rencana aksi implementasi modernisasi pengadaan barang dan jasa," tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Ini sesuai komitmen yang telah disepakati bersama seluruh kota dan kabupaten serta pemerintah provinsi bulan Mei 2017," ujar Fungsional KPK Pengawas Wilayah Kalsel Chandra Sulistio di Kotabaru, Senin.
Monitoring dan evaluasi fokus pada rencana aksi masing-masing daerah terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Rencana aksi itu menitikberatkan pada perbaikan dan peningkatan transparansi agar publik bisa ikut mengawasi jalannya pemerintahan, antara lain melalui e-planning dan e-budgeting.
"Harus kita dorong keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama mendukung. Mengenai keterbukaan anggaran publik, kami akan dorong lebih lagi untuk bisa diakses publik," kata Chandra.
Hal ini karena pemerintahan bukan hanya milik eksekutif dan legislatif. Di beberapa daerah lain di Indonesia, masyarakat bahkan sudah bisa mengakses informasi pembangunan dengan mudah.
Sementara itu, monitoring dan evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi ke seluruh kota dan kabupaten di Kalsel dijadwalkan tanggal 4-8 September 2017.
Setiap daerah diminta untuk menyampaikan rencana aksi yang telah disusun serta kemajuan sampai bulan Juli 2017. Dari 13 kota dan kabupaten, baru Hulu Sungai Selatan yang telah menyampaikan rencana aksi serta SK tim.
"Sedangkan daerah lain ada yang baru menyampaikan rencana aksi, tapi SK tim belum. Di Tapin, SK yang sudah, rencana aksi belum," beber Chandra.
Setelah monitoring dan evaluasi, berikutnya akan ada beberapa kegiatan lanjutan. Antara lain, bimbingan teknis unit pengendalian gratifikasi dan worshop penguatan aparat pengawasan internal pemerintah.
"Kami bekerja sama juga dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), ada satu sesi khusus mengenai penyusunan rencana aksi implementasi modernisasi pengadaan barang dan jasa," tandasnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017