Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, menyiapkan Pulaulaut Timur menjadi lumbung padi, untuk mendukung program swasembada pangan nasional.


Bupati Kotabaru Sayid Jafar, Selasa, memaparkan saat ini Kotabaru sangat mendukung Program Swasembada Pangan Nasional, dan siap bersinergi dengan pemerintah pusat.

"Saat ini Kabupaten Kotabaru menargetkan Kecamatan Pulaulaut Timur sebagai lumbung padi, sehingga masyarakatnya tidak perlu membeli beras dari luar daerah, bahkan akan berkontribusi terhadap program swasembada pangan nasional," kata bupati pada Rapat Kerja Teknis TNI Menunggal Membangun Desa ke 100 yang bekerja sama dengan Kementrian Pertanian, di Auditorium Kementrian Pertanian, Jakarta.

Untuk meningkatkan produksi pertanian, Bupati juga akan membangun saluran irigasi dari Sungai Seratak, serta membangun balai pertemuan pertanian yang akan digunakan sebagai sarana tempat dialog untuk menyampaikan semua permasalahan pertanian.

Sementara itu, Penanggung Jawab Operasional (PJO) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Mulyono, menjelaskan, latar belakang kerja sama itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada Apel Dansat TNI AD yang dilaksanakan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Desember 2014, yang memerintahkan TNI AD membantu mewujudkan program swasembada pangan.

"Perintah Presiden tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan MoU antara Mentan dengan KSAD pada 8 Januari 2015 untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional," kata Jenderal Mulyono.

Rapat Kerja Teknis TMMD ke 100 yang dibuka Menteri Pertanian Amran Sulaiman kali ini bertemakan Dengan Semangat Kemanunggalan TNI dan Rakyat Kita Percepat Pembangunan di Daerah Guna Meningkatkan Kemandirian Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI.

Sesuai dengan tema tersebut, maka Kementan akan memberikan dukungan di setiap wilayah sasaran TMMD berupa bibit pertanian, saluran irigasi dan alat pertanian, disesuaikan dengan tipologi wilayah tersebut.

Kegiatan TMMD ke-100 Tahun Anggaran 2017 ini akan dilaksanakan selama 30 hari mulai 26 September - 25 Oktober 2017, dan melibatkan personel TNI dan Polri, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan masyarakat sebanyak 7.800 orang yang tersebar di 52 satgas, 52 kabupaten dan kota, 66 kecamatan dan 94 Desa.

LPNK Pelaksanaan TMMD selama ini merupakan kerja sama antara TNI AD dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di seluruh wilayah Indonesia. Pelaksanaan TMMD juga melibatkan pemerintah daerah terutama pemerintah kabupaten-kota Indonesia dan berbagai komponen bangsa lainnya.

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota Nomor 140/174/SJ tanggal 16 Januari 2017 tentang Penambahan kegiatan program TMMD dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun, maka mulai tahun 2017 ini terdapat perubahan dalam pelaksanaan TMMD yang semula dua kali dalam setahun menjadi tiga kali dalam setahun.

"Pada tahun 2017 ini terdapat perubahan dalam pelaksanaan TMMD yang semula 2 kali dalam setahun menjadi 3 kali dalam setahun. Program TMMD ke-1O 

Pewarta: Imam Hanafi

Editor : Hasan Zainuddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017