Tanjung (Kalsel.antaranews.com) - Tahun ini untuk ketiga kalinya Pemkab Tabalong meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Selain Tabalong ada 12 kabupaten/kota di Kalsel yang menerima opini WTP dari BPK RI untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016.
Bagi Bupati Tabalong Anang Syakfiani, status opini WTP bukan jaminan tidak adanya praktik korupsi dan nepotisme di 'Bumi Saraba Kawa' ini.
Sebaliknya laporan keuangan yang baik merupakan suatu keharusan karena itu memasuki tahun keempat masa jabatan sebagai bupati, dia tetap konsisten membenahi laporan keuangan daerah.
"Dengan pengelolaan keuangan yang baik justru bisa meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran atau praktik korupsi," kata Bupati yang dilantik pada 18 Maret 2014.
Atas pemikiran itulah pria kelahiran Murung Pudak 26 Juni 1960 ini konsisten membenahi pengelolaan keuangan daerah, suami Hj Syarifah Syifa juga dikenal tegas mewajibkan seluruh kepala SKPD untuk mengoptimalkan pengelolaan aset.
Banyak aset yang 'hilang' dan tidak terinventarisasi, padahal pengelolaan aset menjadi penilaian penting dalam laporan pemeriksaan keuangan oleh BPK.
Hasilnya mulai tahun anggaran 2015 Pemkab Tabalong bisa membenahi laporan keuangan dan berhasil meraih opini WTP, hal itu menjadi perhatian serius Anang yang berpasangan dengan Zony Alfianoor selaku Wakil Bupati saat resmi menjabat pada 18 Maret 2014.
Prestasi ini ungkap mantan Kepala Bappeda Tabalong merupakan hasil kinerja bersama dan patut dipertahankan karena ada beberapa catatan BPK RI yang harus perlu ditindaklanjuti.
Termasuk mengubah paradigma lama dengan keinginan menghabiskan anggaran menjadi upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Mengingat proyeksi pendapatan dalam APBD 2017 mencapai Rp1,3 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp137,2 miliar, pendapatan pajak daerah Rp41,8 miliar dan hasil retribusi daerah sebesar Rp8 miliar, sedangkan dana perimbangan Rp1 triliun terdiri atas BHP/BHPB Rp297 miliar, DAU Rp530 miliar dan DAK Rp183 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Selain Tabalong ada 12 kabupaten/kota di Kalsel yang menerima opini WTP dari BPK RI untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016.
Bagi Bupati Tabalong Anang Syakfiani, status opini WTP bukan jaminan tidak adanya praktik korupsi dan nepotisme di 'Bumi Saraba Kawa' ini.
Sebaliknya laporan keuangan yang baik merupakan suatu keharusan karena itu memasuki tahun keempat masa jabatan sebagai bupati, dia tetap konsisten membenahi laporan keuangan daerah.
"Dengan pengelolaan keuangan yang baik justru bisa meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran atau praktik korupsi," kata Bupati yang dilantik pada 18 Maret 2014.
Atas pemikiran itulah pria kelahiran Murung Pudak 26 Juni 1960 ini konsisten membenahi pengelolaan keuangan daerah, suami Hj Syarifah Syifa juga dikenal tegas mewajibkan seluruh kepala SKPD untuk mengoptimalkan pengelolaan aset.
Banyak aset yang 'hilang' dan tidak terinventarisasi, padahal pengelolaan aset menjadi penilaian penting dalam laporan pemeriksaan keuangan oleh BPK.
Hasilnya mulai tahun anggaran 2015 Pemkab Tabalong bisa membenahi laporan keuangan dan berhasil meraih opini WTP, hal itu menjadi perhatian serius Anang yang berpasangan dengan Zony Alfianoor selaku Wakil Bupati saat resmi menjabat pada 18 Maret 2014.
Prestasi ini ungkap mantan Kepala Bappeda Tabalong merupakan hasil kinerja bersama dan patut dipertahankan karena ada beberapa catatan BPK RI yang harus perlu ditindaklanjuti.
Termasuk mengubah paradigma lama dengan keinginan menghabiskan anggaran menjadi upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Mengingat proyeksi pendapatan dalam APBD 2017 mencapai Rp1,3 triliun dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp137,2 miliar, pendapatan pajak daerah Rp41,8 miliar dan hasil retribusi daerah sebesar Rp8 miliar, sedangkan dana perimbangan Rp1 triliun terdiri atas BHP/BHPB Rp297 miliar, DAU Rp530 miliar dan DAK Rp183 miliar.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017