Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan berhasil masuk kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diumumkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Peringatan Harganas dan HAN tingkat nasional di Pekan Baru Riau 22 Juli.
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Gusti Iskandariah di Amuntai, Senin mengatakan, keberhasilan HSU Masuk kedalam kategori KLA ini menjadi kado manis pada Harganas ke 24 dan HAN 2017.
"Boleh dikatakan lebih 60 persen ktiteria yang disyaratkan untuk menjadi Kabupaten Layak Anak sudah kita laksanakan, program kita kedepan adalah melengkapi berbagai kekurangannya," ujar Gusti.
Gusti mengatakan, persyaratan untuk menjadi KLA mencakup persyaratan SDM pelaksana, Peraturan daerah, kemitraan, kelembagaan dan program yang dilaksanakan meliputi beberapa kluster mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya, hingga perlindungan khusus.
Ia mengatakan, semua tahapan kluster sudah dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat sehingga HSU layak menjadi KLA, meski beberapa kekurangan masih perlu dibenahi seperti peningkatan peran dunia usaha, diharapkan pemerintah desa bisa membantu mengalokasikan sebagian dana desa untuk pemenuhan hak anak didesa, seperti ruang bermain anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, rute perjalanan kesekolah yang aman bagi anak dan sebagainya.
"Ruang untuk anak mengembangkan kreatifitas, informasi sahabat anak, layanan bagi anak disabilitas, merupakan persyataran lainnya yang juga menjadi PR kita kedepan," terangnya.
Gusti menerangkan, KLA merupakan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Beberapa tahun terakhir BPPPA bekerja sama dengan SKPD terkait telah berupaya mewujudkan HSU sebagai KLA.
Melalui program KLA, katanya, beberapa persoalan dibidang kependudukan, kesehatan dan pendidikan sekaligus bisa teratasi seperti penurunan angka kekurangan gizi, pernikahan usia muda, penurunan angka kekerasan pada anak, mengurangi jumlah perokok, penurunan angka kecelakaan lalu lintas dikalangan anak dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Gusti Iskandariah di Amuntai, Senin mengatakan, keberhasilan HSU Masuk kedalam kategori KLA ini menjadi kado manis pada Harganas ke 24 dan HAN 2017.
"Boleh dikatakan lebih 60 persen ktiteria yang disyaratkan untuk menjadi Kabupaten Layak Anak sudah kita laksanakan, program kita kedepan adalah melengkapi berbagai kekurangannya," ujar Gusti.
Gusti mengatakan, persyaratan untuk menjadi KLA mencakup persyaratan SDM pelaksana, Peraturan daerah, kemitraan, kelembagaan dan program yang dilaksanakan meliputi beberapa kluster mulai dari hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang serta kegiatan budaya, hingga perlindungan khusus.
Ia mengatakan, semua tahapan kluster sudah dilaksanakan oleh Pemerintah dan masyarakat sehingga HSU layak menjadi KLA, meski beberapa kekurangan masih perlu dibenahi seperti peningkatan peran dunia usaha, diharapkan pemerintah desa bisa membantu mengalokasikan sebagian dana desa untuk pemenuhan hak anak didesa, seperti ruang bermain anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak, rute perjalanan kesekolah yang aman bagi anak dan sebagainya.
"Ruang untuk anak mengembangkan kreatifitas, informasi sahabat anak, layanan bagi anak disabilitas, merupakan persyataran lainnya yang juga menjadi PR kita kedepan," terangnya.
Gusti menerangkan, KLA merupakan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Beberapa tahun terakhir BPPPA bekerja sama dengan SKPD terkait telah berupaya mewujudkan HSU sebagai KLA.
Melalui program KLA, katanya, beberapa persoalan dibidang kependudukan, kesehatan dan pendidikan sekaligus bisa teratasi seperti penurunan angka kekurangan gizi, pernikahan usia muda, penurunan angka kekerasan pada anak, mengurangi jumlah perokok, penurunan angka kecelakaan lalu lintas dikalangan anak dan lainnya.
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017