Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan meminta pemerintah segera mengatasi masalah kelangkaan, dan tingginya harga garam yang belakangan ini juga terjadi Kalsel.
Kalau memang dalam kondisi kritis, dan garam karena termasuk kebutuhan utama, mungkin pemerintah bisa mengimpor dengan jumlah tertentu selama produksi dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Sekretaris dan anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Iman Soeprastowo dari PDI-P, serta HM Thamrin asal Partai Golkar di Banjarmasin, Rabu.
Selain itu, kata mereka, mungkin pemerintah bisa menetapkan harga eceran tertinggi (HET) garam sehingga terjangkau oleh daya beli konsumen, terutama bagi berpenghasilan rendah.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) yang berbeda itu khawatir kelangkaan serta tingginya harga garam berpengaruh besar terhadap usaha pengawetan ikan konstituen mereka, baik berupa ikan air tawar maupun hasil tangkapan di laut.
Sebagai contoh dapil Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) asal HM Thamrin terdapat puka sentra produksi ikan air tawar yang diawetkan.
Begitu pula pada dapil Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) asal Imam Soeprastowo. Terutama di Bumi Tuntung Pandang Tala termasuk sentra produksi ikan kering dari hasil tangkapan nelayan di laut.
Oleh karena itu, terkait permasalahan garam tersebut, Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi industri dan perdagangan dalam waktu segera memanggil/mendungan mintra kerja atau instansasi terkait guna membicarakan solusinya.
Kalau masalah garam ini masih berkelanjutan, dalam segera kami akan undang/panggil instansi terkait guna mengetahui penyebab utama, mengapa sampai terjadi kelangkaan serta harga naik, ujar wakil rakyat dari PDI-P dan Partai Golkar tersebut.
Selain itu, yang lebih penting adalah mencari solusi yang terbaik agar produsen pengawet ikan tidak sampai teriak karena kelangkaan serta harga komoditas itu melambung tinggi, kata Imam.
Di beberapa pasar Kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya, dalam sepakan belakangan ini, warga masyarakat masih bisa atau belum kesulitan mendapatkan garam konsumsi/garam dapur.
Namun, harga garam di semua pasar atau pedagang rata-rata naik sampai 100 persen. Satu bungkus/kemasan yang sebelumnya cuma Rp1.500 kini menjadi Rp3.000.
Sementara seorang ibu rumah tangga, Hj Nurul, warga Banjarmasin menyatakan, mengenai harga garam mahal bukan masalah, melainkan yang terpenting barangnya ada.
"Walau harga mahal, kalau barangnya ada, mungkin kita membeli sedikit. Llebih baik ada garam daripada tidak ada sama sekali. Sebab, garam salah satu bahan penyedap rasa," kata nenek dari dua cucu itu.
Di Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare dan terbagi 13 kabupaten/kota terdapat sentra produksi ikan, seperi ikan laut di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), dan Tala.
Ada pula sentra produksi ikan air tawan di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" terutama di Kabupaten Tapin, HSS, HST dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Sedangkan Kabupaten Banjar dan daerah persawahan pasang surut Kabupaten Barito Kuala (Batola) selain memproduksi ikan air tawar, juga merupakan daerah penghasil tangkapan di laut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kalau memang dalam kondisi kritis, dan garam karena termasuk kebutuhan utama, mungkin pemerintah bisa mengimpor dengan jumlah tertentu selama produksi dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Sekretaris dan anggota Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Iman Soeprastowo dari PDI-P, serta HM Thamrin asal Partai Golkar di Banjarmasin, Rabu.
Selain itu, kata mereka, mungkin pemerintah bisa menetapkan harga eceran tertinggi (HET) garam sehingga terjangkau oleh daya beli konsumen, terutama bagi berpenghasilan rendah.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) yang berbeda itu khawatir kelangkaan serta tingginya harga garam berpengaruh besar terhadap usaha pengawetan ikan konstituen mereka, baik berupa ikan air tawar maupun hasil tangkapan di laut.
Sebagai contoh dapil Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) asal HM Thamrin terdapat puka sentra produksi ikan air tawar yang diawetkan.
Begitu pula pada dapil Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) asal Imam Soeprastowo. Terutama di Bumi Tuntung Pandang Tala termasuk sentra produksi ikan kering dari hasil tangkapan nelayan di laut.
Oleh karena itu, terkait permasalahan garam tersebut, Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi industri dan perdagangan dalam waktu segera memanggil/mendungan mintra kerja atau instansasi terkait guna membicarakan solusinya.
Kalau masalah garam ini masih berkelanjutan, dalam segera kami akan undang/panggil instansi terkait guna mengetahui penyebab utama, mengapa sampai terjadi kelangkaan serta harga naik, ujar wakil rakyat dari PDI-P dan Partai Golkar tersebut.
Selain itu, yang lebih penting adalah mencari solusi yang terbaik agar produsen pengawet ikan tidak sampai teriak karena kelangkaan serta harga komoditas itu melambung tinggi, kata Imam.
Di beberapa pasar Kota Banjarmasin dan daerah sekitarnya, dalam sepakan belakangan ini, warga masyarakat masih bisa atau belum kesulitan mendapatkan garam konsumsi/garam dapur.
Namun, harga garam di semua pasar atau pedagang rata-rata naik sampai 100 persen. Satu bungkus/kemasan yang sebelumnya cuma Rp1.500 kini menjadi Rp3.000.
Sementara seorang ibu rumah tangga, Hj Nurul, warga Banjarmasin menyatakan, mengenai harga garam mahal bukan masalah, melainkan yang terpenting barangnya ada.
"Walau harga mahal, kalau barangnya ada, mungkin kita membeli sedikit. Llebih baik ada garam daripada tidak ada sama sekali. Sebab, garam salah satu bahan penyedap rasa," kata nenek dari dua cucu itu.
Di Kalsel dengan luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare dan terbagi 13 kabupaten/kota terdapat sentra produksi ikan, seperi ikan laut di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu (Tanbu), dan Tala.
Ada pula sentra produksi ikan air tawan di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" terutama di Kabupaten Tapin, HSS, HST dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
Sedangkan Kabupaten Banjar dan daerah persawahan pasang surut Kabupaten Barito Kuala (Batola) selain memproduksi ikan air tawar, juga merupakan daerah penghasil tangkapan di laut.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017