Balikpapan, (Antaranews Kalsel) - Rencana penerbitan obligasi pemerintah daerah perlu segera direalisasikan mengingat kebutuhan pendanaan infrastruktur di berbagai wilayah terus meningkat, sementara pemerintah juga harus menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak terus melebar, kata seorang ekonom.
"Obligasi daerah juga seharusnya menjadi 'awarness' (kesadaran) penuh pemerintah daerah," kata Kepala Ahli Ekonomi PT. Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat dalam bincang-bincang jelang Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Daerah dan Bank Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat.
Kebutuhan pendanaan untuk pemerataan pembangunan daerah, lanjut Budi, akan semakin besar mengingat visi misi pemerintah untuk pembanguan yang sesuai konsep Nawa Cita. Maka dari itu, penerbitan surat utang semestinya menjadi alternatif pendanaan yang diupayakan pemerintah daerah agar lebih mandiri dan tidak tergantung ke pemerintah pusat.
Namun, sebelum menerbitkan obligasi, kata Budi, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas tata kelola fiskalnya agar dapat memberikan kepercayaan kepada investor.
"Baiknya daerah memanfaatkan obligasi daerah, misalnya dengan menjaminkan aset bisa. Asal 'return' (imbal hasil) bagus, orang akan yakin," ujar Budi.
Menurut Budi, penyebab hingga saat ini obligasi daerah tak kunjung terealisasi karena kurangnya dorongan politik. Melihat kemampuan tata kelola keuangan di daerah hingga saat ini, kata Budi, pemerintah daerah yang paling memungkinkan menerbitkan instrumen utang adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Yang jelas administrasi pemerintah harus diperbaiki lebih dulu, dan juga harus ada dorongan besar," tukasnya.
Budi menyarankan perlu dibuatnya dinas atau bagian hubungan investor di struktur pemerintahan daerah untuk memuluskan rencana penerbitan obligasi daerah ini.
Terkendalanya alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam kajian Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Daerah dan Bank Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Diversifikasi Sumber Pertumbuhan
Khusus di Kaltim, BI sebagai tuan rumah rapat koordinasi menyarankan, di antaranya, menyarankan pemerintah daerah Kaltim, dibantu pemerintah pusat untuk segera melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Diverisifkasi atau pemberagaman itu dapat dilakukan secara vertikal dengan melakukan hilirisasi sektor energi dan juga secara horizontal dengan meningkatkan infrastruktur sektor pariwisata.
"Harus ada 'quick win' untuk sumber pertumbuhan baru. Apakah ekonomi pariwisata? Perlu juga ada kelanjutan dari rencana infrastruktur energi dan konektivitas ke berbagai pelabuhan dan bandara untuk pertumbuhan ekonomi baru," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Dody Budi Waluyo.
Hal tersebut, ujar Dody, akan dibahas dalam Rapat Triwulanan Koordinasi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah pada Jumat esok yang rencananya dihadiri Gubernur BI Agus Martowardojo, Gubernur se-Kalimantan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi./f
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Obligasi daerah juga seharusnya menjadi 'awarness' (kesadaran) penuh pemerintah daerah," kata Kepala Ahli Ekonomi PT. Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat dalam bincang-bincang jelang Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Daerah dan Bank Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat.
Kebutuhan pendanaan untuk pemerataan pembangunan daerah, lanjut Budi, akan semakin besar mengingat visi misi pemerintah untuk pembanguan yang sesuai konsep Nawa Cita. Maka dari itu, penerbitan surat utang semestinya menjadi alternatif pendanaan yang diupayakan pemerintah daerah agar lebih mandiri dan tidak tergantung ke pemerintah pusat.
Namun, sebelum menerbitkan obligasi, kata Budi, pemerintah daerah juga harus meningkatkan kualitas tata kelola fiskalnya agar dapat memberikan kepercayaan kepada investor.
"Baiknya daerah memanfaatkan obligasi daerah, misalnya dengan menjaminkan aset bisa. Asal 'return' (imbal hasil) bagus, orang akan yakin," ujar Budi.
Menurut Budi, penyebab hingga saat ini obligasi daerah tak kunjung terealisasi karena kurangnya dorongan politik. Melihat kemampuan tata kelola keuangan di daerah hingga saat ini, kata Budi, pemerintah daerah yang paling memungkinkan menerbitkan instrumen utang adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Yang jelas administrasi pemerintah harus diperbaiki lebih dulu, dan juga harus ada dorongan besar," tukasnya.
Budi menyarankan perlu dibuatnya dinas atau bagian hubungan investor di struktur pemerintahan daerah untuk memuluskan rencana penerbitan obligasi daerah ini.
Terkendalanya alternatif sumber pendanaan pembangunan di daerah menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam kajian Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat, Daerah dan Bank Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Diversifikasi Sumber Pertumbuhan
Khusus di Kaltim, BI sebagai tuan rumah rapat koordinasi menyarankan, di antaranya, menyarankan pemerintah daerah Kaltim, dibantu pemerintah pusat untuk segera melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Diverisifkasi atau pemberagaman itu dapat dilakukan secara vertikal dengan melakukan hilirisasi sektor energi dan juga secara horizontal dengan meningkatkan infrastruktur sektor pariwisata.
"Harus ada 'quick win' untuk sumber pertumbuhan baru. Apakah ekonomi pariwisata? Perlu juga ada kelanjutan dari rencana infrastruktur energi dan konektivitas ke berbagai pelabuhan dan bandara untuk pertumbuhan ekonomi baru," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Dody Budi Waluyo.
Hal tersebut, ujar Dody, akan dibahas dalam Rapat Triwulanan Koordinasi bersama Pemerintah Pusat dan Daerah pada Jumat esok yang rencananya dihadiri Gubernur BI Agus Martowardojo, Gubernur se-Kalimantan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi./f
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017