Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengoreksi pengurangan alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar Rp392,41 miliar atau sekitar 18,57 persen pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025.
Bupati HSS H Syafrudin Noor di Kandangan, Kamis, mengatakan pengurangan tersebut merupakan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P 2025.
Baca juga: DPRD-Pemkab HSS sepakati KUA-PPAS APBD HSS 2026 senilai Rp2,1 triliun
"Selain itu, alokasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik dalam APBD-P 2025 ditetapkan sebesar Rp693,11 miliar atau 37,04 persen," ujar Syafrudin mengutip rilis Sekretariat DPRD HSS.
Menurut dia, Pemkab HSS telah menyesuaikan anggaran belanja daerah secara bertahap sesuai hasil evaluasi tersebut.
Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi mengatakan, Pemprov Kalsel sesuai ucapan Bupati HSS, mengoreksi dua pos anggaran utama, yaitu bidang pendidikan dan infrastruktur.
Baca juga: Wabup HSS sampaikan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi DPRD
"Hal ini disesuaikan dengan ketentuan bahwa anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan dan anggaran infrastruktur maksimal 20 persen dari belanja daerah. Alhamdulillah sudah disesuaikan oleh pihak eksekutif," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025
Bupati HSS H Syafrudin Noor di Kandangan, Kamis, mengatakan pengurangan tersebut merupakan hasil evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD-P 2025.
Baca juga: DPRD-Pemkab HSS sepakati KUA-PPAS APBD HSS 2026 senilai Rp2,1 triliun
"Selain itu, alokasi anggaran untuk infrastruktur pelayanan publik dalam APBD-P 2025 ditetapkan sebesar Rp693,11 miliar atau 37,04 persen," ujar Syafrudin mengutip rilis Sekretariat DPRD HSS.
Menurut dia, Pemkab HSS telah menyesuaikan anggaran belanja daerah secara bertahap sesuai hasil evaluasi tersebut.
Ketua DPRD HSS H Akhmad Fahmi mengatakan, Pemprov Kalsel sesuai ucapan Bupati HSS, mengoreksi dua pos anggaran utama, yaitu bidang pendidikan dan infrastruktur.
Baca juga: Wabup HSS sampaikan jawaban eksekutif atas pandangan fraksi DPRD
"Hal ini disesuaikan dengan ketentuan bahwa anggaran pendidikan di Dinas Pendidikan dan anggaran infrastruktur maksimal 20 persen dari belanja daerah. Alhamdulillah sudah disesuaikan oleh pihak eksekutif," ujarnya.
Setelah evaluasi dan penyesuaian dilakukan, ia menambahkan pihak eksekutif tinggal melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan, sementara DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya.
Baca juga: DPRD HSS bahas perubahan Perda pembentukan perangkat daerah
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025