Penyuluh Pertanian Kalsel Diminta Lebih Tingkatkan Peran

Permintaan anggota dewan dari PDIP disampaikan di Banjarmasin, Selasa sehubungan masih banyak petani di Kalsel tidak masuk kelompok tani (poktan).

Sementara poktan salah satu persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah Indonesia sebagaimana program Kementerian Pertanian (Kementan) negeri ini bekerja sama dengan produsen pupuk tersebut.

"Penyuluh pertanian hendaknya berupaya lebih maksimal lagi, bagaimana cara memotivasi petani agar membentuk atau masuk poktan," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VII/Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut (Tala) itu.

"Paling tidak petani perlu mendapatkan penjelasan tentang manfaat/keuntungan membentuk atau masuk poktan dalam kaitan usaha pertanian," tegas Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kalsel tersebut.

Oleh karena petani tersebut tidak masuk poktan sehingga mereka tak bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah Republik Indonesia, katanya menjawab Antara Kalsel.

Padahal, lanjutnya, kalau petani tersebut masuk poktan, maka yang bersangkutan tidak akan kesulitan mendapatkan pupuk untuk tanaman padi mereka, terlebih pupuk bersubsidi.

Sedangkan harga pupuk non subsidi jauh lebih mahal bila dibandingkan dengan yang bersubsidi, seperti pupuk urea per kilogram berbanding Rp4.000 lebih (non subsidi) : Rp1.800 (bersubsidi).

"Dengan melihat persyaratan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi serta perbandingan harga antara pupuk bersubsidi dengan non subsidi, maka menjadi keniscayaan bagi petani membentuk atau masuk poktan," tuturnya.

Selain itu, dengan melalui poktan akan lebih memudahkan penyuluhan/pembinaan terhadap petani tersebut dalam upaya meningkatkan hasil usaha tani, demikian Imam Soeprastowo.