Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan menduga petani di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu banyak tidak ikut kelompok tani (poktan).
Lantaran tidak ikut poktan sehingga kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi lalu kemudian menyebutkan pupuk langka, ujar Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Birundhani di Banjarmasin, Kamis.
Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas TPH Kalsel mengemukakan dugaan itu pada rapat kerja dengan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD provinsi setempat yang juga hadir produsen pupuk tersebut.
Menurut Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas TPH Kalsel serta produsen PT Pupuk Kaltim dan PT Petro Kimia Gresik itu, mereka yang masuk poktan ada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terhadap beragam pupuk.
Berdasarkan RDKK tersebut petani yang tergabung dalam poktan tidak akan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, minimal untuk memenuhi dari sekitar 50 persen kebutuhan, selebihnya non subsidi, ujar Kepala Pemasaran PT Pupuk Kaltim Wilayah Kalimantan Abdul Khalik.
Pasalnya, lanjut laki-laki yang pernah bertugas pada perusahaan yang sama di Kalsel 2003 - 2009 dan kembali lagi 2016 itu, pemerintah hanya mensubsidi 50 persen dari RDKK.
Sebagai contoh untuk pupuk jenis urea berdasarkan RDKK dari Kalsel sekitar 61.000 ton selama satu tahun, namun yang mendapat subsidi pemerintah hanya 33.800 ton.
"Tetapi kami selaku produsen siap menyediakan pupuk kebutuhan petani secara keseluruhan atau yang non subsidi," tuturnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalsel usai rapat bersama wakil rakyat provinsi tersebut.
"Memang pupuk bersubsidi seperti urea hanya Rp1.800/kg, sedangkan non subsidi lebih Rp4.000/kg. Tetapi kalau dihitung dengan hasil produksi, petani masih untung," demikian Abd Khalik.
Sebelumnya Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo serta anggotanya Muharram mengatakan, banyak keluhan petani di provinsi tersebut karena kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sementara harga non subsidi mereka anggap mahal.
Oleh sebab itu, Imam dari PDI-P, dan Muharram dari Gerindra yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel menduga ada kekurangpasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Rapat yang membahas permasalahan pupuk di provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa dan sebagian besar dengan mata pencaharian bertani itu, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suwardi Sarlan.
Dalam rapat itu pula hadir sejumlah distributor serta pengelola kios yang bertugas pada lini terakhir terhadap penyaluran pupuk bersubsidi buat kebutuhan petani setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Lantaran tidak ikut poktan sehingga kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi lalu kemudian menyebutkan pupuk langka, ujar Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Birundhani di Banjarmasin, Kamis.
Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas TPH Kalsel mengemukakan dugaan itu pada rapat kerja dengan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD provinsi setempat yang juga hadir produsen pupuk tersebut.
Menurut Kabid Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas TPH Kalsel serta produsen PT Pupuk Kaltim dan PT Petro Kimia Gresik itu, mereka yang masuk poktan ada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) terhadap beragam pupuk.
Berdasarkan RDKK tersebut petani yang tergabung dalam poktan tidak akan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, minimal untuk memenuhi dari sekitar 50 persen kebutuhan, selebihnya non subsidi, ujar Kepala Pemasaran PT Pupuk Kaltim Wilayah Kalimantan Abdul Khalik.
Pasalnya, lanjut laki-laki yang pernah bertugas pada perusahaan yang sama di Kalsel 2003 - 2009 dan kembali lagi 2016 itu, pemerintah hanya mensubsidi 50 persen dari RDKK.
Sebagai contoh untuk pupuk jenis urea berdasarkan RDKK dari Kalsel sekitar 61.000 ton selama satu tahun, namun yang mendapat subsidi pemerintah hanya 33.800 ton.
"Tetapi kami selaku produsen siap menyediakan pupuk kebutuhan petani secara keseluruhan atau yang non subsidi," tuturnya menjawab anggota Press Room DPRD Kalsel usai rapat bersama wakil rakyat provinsi tersebut.
"Memang pupuk bersubsidi seperti urea hanya Rp1.800/kg, sedangkan non subsidi lebih Rp4.000/kg. Tetapi kalau dihitung dengan hasil produksi, petani masih untung," demikian Abd Khalik.
Sebelumnya Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo serta anggotanya Muharram mengatakan, banyak keluhan petani di provinsi tersebut karena kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sementara harga non subsidi mereka anggap mahal.
Oleh sebab itu, Imam dari PDI-P, dan Muharram dari Gerindra yang juga Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel menduga ada kekurangpasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Rapat yang membahas permasalahan pupuk di provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa dan sebagian besar dengan mata pencaharian bertani itu, dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suwardi Sarlan.
Dalam rapat itu pula hadir sejumlah distributor serta pengelola kios yang bertugas pada lini terakhir terhadap penyaluran pupuk bersubsidi buat kebutuhan petani setempat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017