Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, bekerja sama dengan Universtas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin menggelar bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia para wakil rakyat setempat.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif, Jumat, mengatakan target dan orientasi pelaksanaan Bimtek ini adalah pendalaman pengetahuan terhadap tugas, peran dan fungsi dewan.
"Selain menjalin hubungan lebih erat dan maksimal dengan unsur sektor pendidikan di daerah, pelaksanaan Bimtek bekerja sama dengan ULM, karena lembaga itu dinilai mengetahui permasalahan Kotabaru," kata Arif di Kotabaru.
Dengan demikian, tujuan legislatif dalam mengoptimalkan peran akademi bagi pembangunan daerah (Kabupaten Kotabaru) akan lebih maksimal.
Alasan lain pelaksanaan Bimtek di dalam provinsi adalah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini, surat edaran kemendagri Nomor 160/3559/SJ tentang petunjuk teknis orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD kabupaten/ kota, dijelaskan bahwa ULM Banjarmasin menjadi lembaga yang mempunyai kompetensi melaksanakan Bimtek.
Lebih lanjut politikus PPP ini mengungkapkan, Bimtek yang kini dilaksanakan mengusung tema Mekanisme dan Sinkronisasi RPJMD dan KUA-PPAS tahun 2018 serta APBD-P 2017.
Kegiatan itu berlangsung 6-10 Juni menghadirkan sejumlah pemateri atau nara sumber baik dari ULM, pejabat Pemprov Kalsel dan perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Beberapa narasumber yang terjadwal menyampaikan materi yakni Dr Ariadi Noor dari Badan Perencanaan Daerah Kalsel, soal Hubungan RPJMD dengan RKPD dan KUA-PPAS APBD 2017.
Mukjizat merupakan tenaga Ahli dari Kemendagri menyampaikan dua materi yakni tentang Konsistensi KUA-PPAS dan Penyusunan RAPBD 2017, Komponen Raperda APBD 2017.
Sedangkan Abdul Halim dari Biro Keuangan Prov Kalsel menyampaikan materi tentang Penyusunan dan Pembahasan APBD Perubahan tahun 2017.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif, Jumat, mengatakan target dan orientasi pelaksanaan Bimtek ini adalah pendalaman pengetahuan terhadap tugas, peran dan fungsi dewan.
"Selain menjalin hubungan lebih erat dan maksimal dengan unsur sektor pendidikan di daerah, pelaksanaan Bimtek bekerja sama dengan ULM, karena lembaga itu dinilai mengetahui permasalahan Kotabaru," kata Arif di Kotabaru.
Dengan demikian, tujuan legislatif dalam mengoptimalkan peran akademi bagi pembangunan daerah (Kabupaten Kotabaru) akan lebih maksimal.
Alasan lain pelaksanaan Bimtek di dalam provinsi adalah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini, surat edaran kemendagri Nomor 160/3559/SJ tentang petunjuk teknis orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD kabupaten/ kota, dijelaskan bahwa ULM Banjarmasin menjadi lembaga yang mempunyai kompetensi melaksanakan Bimtek.
Lebih lanjut politikus PPP ini mengungkapkan, Bimtek yang kini dilaksanakan mengusung tema Mekanisme dan Sinkronisasi RPJMD dan KUA-PPAS tahun 2018 serta APBD-P 2017.
Kegiatan itu berlangsung 6-10 Juni menghadirkan sejumlah pemateri atau nara sumber baik dari ULM, pejabat Pemprov Kalsel dan perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Beberapa narasumber yang terjadwal menyampaikan materi yakni Dr Ariadi Noor dari Badan Perencanaan Daerah Kalsel, soal Hubungan RPJMD dengan RKPD dan KUA-PPAS APBD 2017.
Mukjizat merupakan tenaga Ahli dari Kemendagri menyampaikan dua materi yakni tentang Konsistensi KUA-PPAS dan Penyusunan RAPBD 2017, Komponen Raperda APBD 2017.
Sedangkan Abdul Halim dari Biro Keuangan Prov Kalsel menyampaikan materi tentang Penyusunan dan Pembahasan APBD Perubahan tahun 2017.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017