Marabahan (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Fuad Syekh mengatakan, berdasarkan data validasi petugas Badan Pusat Statistik orang miskin di Batola sekitar 105.585 jiwa atau 32.348 KK.
"Sementara orang miskin mendapatkan kesesuaian kesehatan menurut SK Mensos Tahun 2017, mendapatkan kartu BPJS sebanyak 81.199 jiwa dan keluarga pra prasejahtera sebanyak 14.500 KK," ujar Kepala Dinas Sosial Batola Fuad Syekh, di Marabahan, Kalsel, Selasa.
Menurut dia, khusus warga yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH) terdapat 6.342 keluarga penerima manfaat (KPM).
Kadinsos menambahkan, program PKH tersebut mengalami perluasan dengan ditambahnya lansia usia 70 tahun ke atas atau penyandang disabilitas berat.
Dijelaskannya, berdasarkan Instruksi Presiden tahun 2017 ada lagi perluasan untuk PKH secara nasional dari enam juta jiwa menjadi 10 juta jiwa.
Dengan demikian, jelas dia, ada kemungkinan untuk Kabupaten Batola ada tambahan lagi untuk program PKH.
Lebih lanjut Kadinsos mengatakan, sesuai UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan.
Sehubungan itu, ucapnya, pemerintah mengeluarkan program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), dimana Kabupaten Batola merupakan salah satu dari 50 kabupaten/kota yang menjadi program SLRT.
Tujuan SLRT, ungkap Fuad, sebagai wadah pelayanan maupun rujukan bagi warga miskin dengan harapan agar warga miskin dapat memenuhi hak-hak mereka dalam pemberdayaan masyarakat, bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, perumahan, termasuk data kemiskinan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Sementara orang miskin mendapatkan kesesuaian kesehatan menurut SK Mensos Tahun 2017, mendapatkan kartu BPJS sebanyak 81.199 jiwa dan keluarga pra prasejahtera sebanyak 14.500 KK," ujar Kepala Dinas Sosial Batola Fuad Syekh, di Marabahan, Kalsel, Selasa.
Menurut dia, khusus warga yang mendapatkan program keluarga harapan (PKH) terdapat 6.342 keluarga penerima manfaat (KPM).
Kadinsos menambahkan, program PKH tersebut mengalami perluasan dengan ditambahnya lansia usia 70 tahun ke atas atau penyandang disabilitas berat.
Dijelaskannya, berdasarkan Instruksi Presiden tahun 2017 ada lagi perluasan untuk PKH secara nasional dari enam juta jiwa menjadi 10 juta jiwa.
Dengan demikian, jelas dia, ada kemungkinan untuk Kabupaten Batola ada tambahan lagi untuk program PKH.
Lebih lanjut Kadinsos mengatakan, sesuai UU No 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial harus dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan.
Sehubungan itu, ucapnya, pemerintah mengeluarkan program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), dimana Kabupaten Batola merupakan salah satu dari 50 kabupaten/kota yang menjadi program SLRT.
Tujuan SLRT, ungkap Fuad, sebagai wadah pelayanan maupun rujukan bagi warga miskin dengan harapan agar warga miskin dapat memenuhi hak-hak mereka dalam pemberdayaan masyarakat, bidang kesehatan, pendidikan, kependudukan, perumahan, termasuk data kemiskinan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017