Tanjung, (Antaranews Kalsel) - Ratusan tenaga perawat honorer yang tergabung dalam Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, mengadukan nasib mereka ke kantor dewan setempat.
Ketua DPD PPNI Kabupaten Tabalong Muhammad Rizki di Tanjung, Senin, mengatakan seluruh tenaga perawat honorer ingin meminta dukungan dewan terkait kesejahteraan mereka termasuk agar bisa diangkat menjadi PNS.
"Kami meminta dewan bisa membuat Perda terkait kesejahteraan perawat baik yang berstatus Pegawai Tidak Tetap, kontrak maupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di antaranya penentuan gaji berdasarkan UMK," jelas Rizki.
Mereka juga meminta gaji ke-13 bagi tenaga perawat PTT maupun kontrak serta Tunjang Hari Raya sebagai bentuk apresiasi pengabdian mereka kepada pemerintah daerah.
Ada enam poin terkait nasib perawat honorer yang disampaikan anggota DPD PPNI Kabupaten Tabalong menyusul rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (AS) salah satunya soal kewajiban pemerintah mengangkat semua tenaga honorer maupun PTT.
Salah satu tenaga perawat honorer Sakib mengatakan berharap semua perawat honorer baik yang PTT, kontrak maupun TKS bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
"Sebagai Pegawai Tidak Tetap dari Pemprov Kalsel gaji yang saya terima Rp1,9 juta sedangkan perawat dengan status kontrak daerah lebih rendah hanya Rp1,7 juta," jelas Sakib.
Sementara itu aspirasi yang disampaikan ratusan perawat yang tergabung dalam DPD PPNI Kabupaten Tabalong ini diterima anggota Komisi I DPRD setempat melalui rapat dengar pendapat.
Ketua Komisi I DPRD Tabalong Zainal Ilmi mengatakan bisa memahami aspirasi yang disampaikan para tenaga perawat honorer mengingat tugas mereka dalam pelayanan kesehatan cukup penting.
"Memang ada wacana pemerintah akan revisi undang-undang Aparatur Sipil Negara salah satunya mengenai kewajiban pemerintah mengangkat semua tenaga honorer," jelas Zainal.
Selain Zainal sejumlah anggota komisi I lainnya juga turut memberikan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan para perawat honorer'
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua DPD PPNI Kabupaten Tabalong Muhammad Rizki di Tanjung, Senin, mengatakan seluruh tenaga perawat honorer ingin meminta dukungan dewan terkait kesejahteraan mereka termasuk agar bisa diangkat menjadi PNS.
"Kami meminta dewan bisa membuat Perda terkait kesejahteraan perawat baik yang berstatus Pegawai Tidak Tetap, kontrak maupun Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di antaranya penentuan gaji berdasarkan UMK," jelas Rizki.
Mereka juga meminta gaji ke-13 bagi tenaga perawat PTT maupun kontrak serta Tunjang Hari Raya sebagai bentuk apresiasi pengabdian mereka kepada pemerintah daerah.
Ada enam poin terkait nasib perawat honorer yang disampaikan anggota DPD PPNI Kabupaten Tabalong menyusul rencana revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (AS) salah satunya soal kewajiban pemerintah mengangkat semua tenaga honorer maupun PTT.
Salah satu tenaga perawat honorer Sakib mengatakan berharap semua perawat honorer baik yang PTT, kontrak maupun TKS bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
"Sebagai Pegawai Tidak Tetap dari Pemprov Kalsel gaji yang saya terima Rp1,9 juta sedangkan perawat dengan status kontrak daerah lebih rendah hanya Rp1,7 juta," jelas Sakib.
Sementara itu aspirasi yang disampaikan ratusan perawat yang tergabung dalam DPD PPNI Kabupaten Tabalong ini diterima anggota Komisi I DPRD setempat melalui rapat dengar pendapat.
Ketua Komisi I DPRD Tabalong Zainal Ilmi mengatakan bisa memahami aspirasi yang disampaikan para tenaga perawat honorer mengingat tugas mereka dalam pelayanan kesehatan cukup penting.
"Memang ada wacana pemerintah akan revisi undang-undang Aparatur Sipil Negara salah satunya mengenai kewajiban pemerintah mengangkat semua tenaga honorer," jelas Zainal.
Selain Zainal sejumlah anggota komisi I lainnya juga turut memberikan dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan para perawat honorer'
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017