Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan Syahdillah mengharapkan persoalan pembebasan lahan tempat pembuangan akhir sampah regional Banjarbakula segera selesai dan tidak berlarut-larut seperti pembebasan lahan untuk Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin.
"Persoalan pembebasan lahan untuk TPA Regional Banjarbakula, Kalimantan Selatan (Kalsel) harus segera selesai, jangan berlarut-larut seperti pembebasan lahan buat pengembangan Bandara Sjamsudin Noor berlarut-larut," katanya di Banjarmasin, Senin.
Harapan wakil rakyat dari Partai Gerindra itu, karena persoalan pembebasan lahan TPA Regional Banjarbakula (gabungan lima wilayah kabupaten/kota di provinsi tersebut) sampai saat ini belum juga selesai.
Banjarbakuka sebuah singkatan dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanahan itu menyesalkan kalau pembebasan lahan TPA Regional Banjarbakula berlarut-larut sama dengan Bandara Sjamsudin Noor (27 kilometer utara Banjarmasin) yang berkedudukan di wilayah Kota Banjarbaru itu.
Pasalnya, kata Syahdillah yang Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel itu, pemerintah pusat berjanji menggelontorkan dana untuk pembangunan fisik TPA Regional Banjarbakula.
"Pemerintah pusat berjanji menggelontorkan dana untuk pembangunan fisik TPA Regional Banjarbakula tersebut bila sudah tidak ada lagi permasalahan lahan," kata mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Kalsel itu.
"Jangan sampai pembebasan lahan TPA regional tersebut menghambat pekerjaan/pembangunan," katanya.
Ia mengatakan persoalan lahan itu harus segera diselesaikan sebelum pemerintah pusat menarik diri karena lahan masih bermasalah.
"Berkaca dari lahan Bandara Sjamsudin Noor yang terhambat karena lahannya masih tak beres. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel hendaknya segera melakukan percepatan pembebasan lahan TPA Regional Banjarbakula tersebut," katanya.
Terlebih lagi, katanya, lahan untuk TPA Regional Banjarbakula itu yang belum beres tersisa tak banyak.
"Kerja tim harus kompak, apalagi jika dana pembebasan lahan sudah ada," katanya.
Ia berpendapat, program Banjarbakula yang sudah dirancang sejak lama jangan sampai stagnan, karena pembebasan lahan tak selesai.
"Rancangan ini kan sudah lama. Kalau tertunda karena masalah pembebasan lahan, masyarakat pun akan tak percaya dengan pemerintah," demikian Syahdillah.
Dari 30 hektare lahan yang akan Pemprov Kalsel bebaskan untuk membangun TPA Regional Banjarbakula yang ada di Kota Banjarbaru, masih tersisa 10 ha yang belum benar-benar bebas.
Pemprov optimistis sisa lahan yang belum beres tersebut dapat terselesaikan dalam waktu dekat. Pekerjaan fisik ditarget mulai Mei mendatang.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Siswansyah yang juga koordinator program Banjarbakula menyebutkan sejauh ini progres pembangunan TPA regional masih "on schedule".
Apalagi, katanya, antara Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin yang termasuk daerah progres Banjarbakula sudah melakukan komitmen bersama untuk mendorong percepatan pembangunan TPA regional tersebut.
Ia menjelaskan keempat daerah itu sempat ikut rapat dengan kementerian terkait di Jakarta untuk pembahasan pembangunan TPA Regional Banjarbakula.
"Ada sekitar 10 ha lahan yang belum bebas. Kami tetap optimis dalam bulan ini lahan yang tersisa tersebut sudah beres. Terlebih pembebasan lahan TPA regional itu tak sesulit seperti pembebasan lahan Bandara Sjamsudin Noor," katanya.
Ia mengatakan dari beberapa lahan yang belum beres tersebut, sudah dalam tahap proses hukum yang nantinya dibayarkan melalui proses konsinyasi di pengadilan.
Ia menerangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI siap menggelontorkan dana untuk pembangunan fisik TPA regional tersebut, dengan catatan lahan tak ada masalah.
"Kementerian PUPR mendukung TPA Regional Banjarbakula dan sudah menyiapkan dana," katanya mengutip Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya kementerian tersebut, M. Sundoro, ketika berada di Banjarmasin.
Berdasarkan "detail engineering design (DED), kebutuhan dana untuk membangun TPA Regional Banjarbakula sekitar Rp150 miliar dengan catatan jika lahan siap, demikian Siswansyah.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Persoalan pembebasan lahan untuk TPA Regional Banjarbakula, Kalimantan Selatan (Kalsel) harus segera selesai, jangan berlarut-larut seperti pembebasan lahan buat pengembangan Bandara Sjamsudin Noor berlarut-larut," katanya di Banjarmasin, Senin.
Harapan wakil rakyat dari Partai Gerindra itu, karena persoalan pembebasan lahan TPA Regional Banjarbakula (gabungan lima wilayah kabupaten/kota di provinsi tersebut) sampai saat ini belum juga selesai.
Banjarbakuka sebuah singkatan dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanahan itu menyesalkan kalau pembebasan lahan TPA Regional Banjarbakula berlarut-larut sama dengan Bandara Sjamsudin Noor (27 kilometer utara Banjarmasin) yang berkedudukan di wilayah Kota Banjarbaru itu.
Pasalnya, kata Syahdillah yang Ketua Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel itu, pemerintah pusat berjanji menggelontorkan dana untuk pembangunan fisik TPA Regional Banjarbakula.
"Pemerintah pusat berjanji menggelontorkan dana untuk pembangunan fisik TPA Regional Banjarbakula tersebut bila sudah tidak ada lagi permasalahan lahan," kata mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara, Kalsel itu.
"Jangan sampai pembebasan lahan TPA regional tersebut menghambat pekerjaan/pembangunan," katanya.
Ia mengatakan persoalan lahan itu harus segera diselesaikan sebelum pemerintah pusat menarik diri karena lahan masih bermasalah.
"Berkaca dari lahan Bandara Sjamsudin Noor yang terhambat karena lahannya masih tak beres. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel hendaknya segera melakukan percepatan pembebasan lahan TPA Regional Banjarbakula tersebut," katanya.
Terlebih lagi, katanya, lahan untuk TPA Regional Banjarbakula itu yang belum beres tersisa tak banyak.
"Kerja tim harus kompak, apalagi jika dana pembebasan lahan sudah ada," katanya.
Ia berpendapat, program Banjarbakula yang sudah dirancang sejak lama jangan sampai stagnan, karena pembebasan lahan tak selesai.
"Rancangan ini kan sudah lama. Kalau tertunda karena masalah pembebasan lahan, masyarakat pun akan tak percaya dengan pemerintah," demikian Syahdillah.
Dari 30 hektare lahan yang akan Pemprov Kalsel bebaskan untuk membangun TPA Regional Banjarbakula yang ada di Kota Banjarbaru, masih tersisa 10 ha yang belum benar-benar bebas.
Pemprov optimistis sisa lahan yang belum beres tersebut dapat terselesaikan dalam waktu dekat. Pekerjaan fisik ditarget mulai Mei mendatang.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Siswansyah yang juga koordinator program Banjarbakula menyebutkan sejauh ini progres pembangunan TPA regional masih "on schedule".
Apalagi, katanya, antara Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin yang termasuk daerah progres Banjarbakula sudah melakukan komitmen bersama untuk mendorong percepatan pembangunan TPA regional tersebut.
Ia menjelaskan keempat daerah itu sempat ikut rapat dengan kementerian terkait di Jakarta untuk pembahasan pembangunan TPA Regional Banjarbakula.
"Ada sekitar 10 ha lahan yang belum bebas. Kami tetap optimis dalam bulan ini lahan yang tersisa tersebut sudah beres. Terlebih pembebasan lahan TPA regional itu tak sesulit seperti pembebasan lahan Bandara Sjamsudin Noor," katanya.
Ia mengatakan dari beberapa lahan yang belum beres tersebut, sudah dalam tahap proses hukum yang nantinya dibayarkan melalui proses konsinyasi di pengadilan.
Ia menerangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) RI siap menggelontorkan dana untuk pembangunan fisik TPA regional tersebut, dengan catatan lahan tak ada masalah.
"Kementerian PUPR mendukung TPA Regional Banjarbakula dan sudah menyiapkan dana," katanya mengutip Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya kementerian tersebut, M. Sundoro, ketika berada di Banjarmasin.
Berdasarkan "detail engineering design (DED), kebutuhan dana untuk membangun TPA Regional Banjarbakula sekitar Rp150 miliar dengan catatan jika lahan siap, demikian Siswansyah.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017