Kandangan, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup bakal segera merenovasi 292 rumah warga miskin atau tidak layak huni di daerah tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup HSS, MK Saputra di Kandangan Jumat mengatakan, pembangunan atau renovasi rumah tidak layak huni tersebut, merupakan program pusat dengan dana dari APBN.
Jumlah rumah yang mendapatkan pogram renovasi tersebut, turun dibanding 2016 yang mencapai 400 rumah keluarga tidak mampu atau turun sebanyak 108 unit.
"Biaya pembangunan bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pemerintah Pusat," katanya.
Penyaluran angaran, tambah dia, masih dalam verifikasi karena perbaikan rumah yang didapatkan jumlahnya bervariasi, dengan klasifikasi rumah dengan rusak ringan sebesar Rp7,5 Juta, rusak sedang mendapatkan Rp10 juta dan perbaikan berat mendapatkan Rp15 juta.
Dana renovasi berupa dana bantuan BSPS, tambah dia, bakal disalurkan dalam bentuk rekening tabungan, yang hanya dapat digunakan untuk belanja bahan bangunan, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
"Kegiatan pembangunan rumah ini nantinya akan dilaksanakan secara bergotong royong, sebagai upaya untuk memperkuat rasa kepedulian di antara masyarakat," katnaya.
Syarat dan ketentuan penerima bantuan BSPS antara lain, warga negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah namun belum memiliki rumah, memiliki/menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
Begitupun warga penerima belum pernah memperoleh bantuan rumah dari pemerintah, berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat, diprioritaskan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun dan meningkatkan kualitas rumahnya serta bersedia mengikuti ketentuan BSPS.
Diharapkan, program bedah rumah tersebut dapat meningkatkan kualitas rumah masyarakat, yaitu layak huni, memenuhi unsur kesehatan, dengan sirkulasi memadai dan nyaman untuk tinggal bersama keluarga.
Selain dari pemerintah pusat, program bantuan bedah rumah, juga mulai dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta melalui program CSR, PKK dan beberapa pihak lain, yang memiliki kepedulian terhadap pentingnya tempat tinggal yang layak bagi warga kurang mampu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup HSS, MK Saputra di Kandangan Jumat mengatakan, pembangunan atau renovasi rumah tidak layak huni tersebut, merupakan program pusat dengan dana dari APBN.
Jumlah rumah yang mendapatkan pogram renovasi tersebut, turun dibanding 2016 yang mencapai 400 rumah keluarga tidak mampu atau turun sebanyak 108 unit.
"Biaya pembangunan bersumber dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pemerintah Pusat," katanya.
Penyaluran angaran, tambah dia, masih dalam verifikasi karena perbaikan rumah yang didapatkan jumlahnya bervariasi, dengan klasifikasi rumah dengan rusak ringan sebesar Rp7,5 Juta, rusak sedang mendapatkan Rp10 juta dan perbaikan berat mendapatkan Rp15 juta.
Dana renovasi berupa dana bantuan BSPS, tambah dia, bakal disalurkan dalam bentuk rekening tabungan, yang hanya dapat digunakan untuk belanja bahan bangunan, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.
"Kegiatan pembangunan rumah ini nantinya akan dilaksanakan secara bergotong royong, sebagai upaya untuk memperkuat rasa kepedulian di antara masyarakat," katnaya.
Syarat dan ketentuan penerima bantuan BSPS antara lain, warga negara Indonesia (WNI) yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah namun belum memiliki rumah, memiliki/menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
Begitupun warga penerima belum pernah memperoleh bantuan rumah dari pemerintah, berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat, diprioritaskan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun dan meningkatkan kualitas rumahnya serta bersedia mengikuti ketentuan BSPS.
Diharapkan, program bedah rumah tersebut dapat meningkatkan kualitas rumah masyarakat, yaitu layak huni, memenuhi unsur kesehatan, dengan sirkulasi memadai dan nyaman untuk tinggal bersama keluarga.
Selain dari pemerintah pusat, program bantuan bedah rumah, juga mulai dilaksanakan oleh pemerintah daerah, swasta melalui program CSR, PKK dan beberapa pihak lain, yang memiliki kepedulian terhadap pentingnya tempat tinggal yang layak bagi warga kurang mampu.
Editor : Fathurrahman
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017