Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, mematangkan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 melalui Focus Group Discussion (FGD).
Pelaksana Harian Bupati Tapin Sufiansyah di Banjarbaru, Rabu, mengatakan RPJMD bukan sekadar dokumen formal melainkan peta jalan pembangunan daerah yang harus mampu menjawab tantangan zaman.
Baca juga: Desa Asam Randah jadi lokasi penanaman agroforestri pangan
“RPJMD harus mencerminkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terukur, realistis, serta selaras dengan visi-misi kepala daerah," ujar Sufiansyah.
Dia juga menyebutkan kolaborasi lintas sektor diperlukan agar dokumen tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sufiansyah menjelaskan FGD ini difokuskan pada pembahasan kertas kerja pohon kinerja, sebuah instrumen penting dalam merancang indikator kinerja pembangunan yang sistematis dan berbasis hasil (outcome-based).
“Dengan adanya pohon kinerja kita dapat memastikan setiap program pembangunan memiliki indikator yang konkret, guna menghindari program yang sekadar bersifat normatif tanpa dampak nyata,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Tapin Meidy Harris Prayoga mengatakan FGD ini menjadi forum strategis untuk menggali masukan dari berbagai pihak, guna memastikan RPJMD 2025–2029 mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara efektif.
“Kami ingin mendengar langsung saran dan masukan dari para peserta, diskusi ini akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen perencanaan,” kata Meidy.
Selain membahas indikator kinerja utama, kata dia, FGD juga mengulas Indikator Efektivitas Penyelenggaraan Kinerja (IEPK) serta isu-isu terkait potensi kecurangan (fraud) dalam pelayanan publik.
Baca juga: KPU kembalikan sisa Pilkada senilai Rp9 miliar kepada Pemkab Tapin
Bukan itu saja, kegiatan ini juga sebagai pengukuran ketersediaan data capaian kinerja untuk mendukung survei layanan infrastruktur dan indeks infrastruktur turut dilaksanakan.
Meidy menyebutkan akan menggelar desk lanjutan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memastikan dokumen perencanaan ini selaras dengan standar nasional dan siap diimplementasikan secara optimal.
"FGD ini menjadi langkah awal yang menentukan dalam mewujudkan Kabupaten Tapin yang berintegritas, sejahtera, inovatif, agamis, maju, dan berkelanjutan," ujarnya.
Ia menambahkan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data pembangunan di Tapin tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam menciptakan perubahan positif bagi Tapin,” ucap Meidy.
Meidy berharap sinergi yang terjalin dalam FGD ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan Tapin yang lebih baik pada masa depan.
Baca juga: Bupati Tapin terpilih mulai efisiensi anggaran
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025
Pelaksana Harian Bupati Tapin Sufiansyah di Banjarbaru, Rabu, mengatakan RPJMD bukan sekadar dokumen formal melainkan peta jalan pembangunan daerah yang harus mampu menjawab tantangan zaman.
Baca juga: Desa Asam Randah jadi lokasi penanaman agroforestri pangan
“RPJMD harus mencerminkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terukur, realistis, serta selaras dengan visi-misi kepala daerah," ujar Sufiansyah.
Dia juga menyebutkan kolaborasi lintas sektor diperlukan agar dokumen tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sufiansyah menjelaskan FGD ini difokuskan pada pembahasan kertas kerja pohon kinerja, sebuah instrumen penting dalam merancang indikator kinerja pembangunan yang sistematis dan berbasis hasil (outcome-based).
“Dengan adanya pohon kinerja kita dapat memastikan setiap program pembangunan memiliki indikator yang konkret, guna menghindari program yang sekadar bersifat normatif tanpa dampak nyata,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbang Tapin Meidy Harris Prayoga mengatakan FGD ini menjadi forum strategis untuk menggali masukan dari berbagai pihak, guna memastikan RPJMD 2025–2029 mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara efektif.
“Kami ingin mendengar langsung saran dan masukan dari para peserta, diskusi ini akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen perencanaan,” kata Meidy.
Selain membahas indikator kinerja utama, kata dia, FGD juga mengulas Indikator Efektivitas Penyelenggaraan Kinerja (IEPK) serta isu-isu terkait potensi kecurangan (fraud) dalam pelayanan publik.
Baca juga: KPU kembalikan sisa Pilkada senilai Rp9 miliar kepada Pemkab Tapin
Bukan itu saja, kegiatan ini juga sebagai pengukuran ketersediaan data capaian kinerja untuk mendukung survei layanan infrastruktur dan indeks infrastruktur turut dilaksanakan.
Meidy menyebutkan akan menggelar desk lanjutan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk memastikan dokumen perencanaan ini selaras dengan standar nasional dan siap diimplementasikan secara optimal.
"FGD ini menjadi langkah awal yang menentukan dalam mewujudkan Kabupaten Tapin yang berintegritas, sejahtera, inovatif, agamis, maju, dan berkelanjutan," ujarnya.
Ia menambahkan dengan perencanaan yang matang dan berbasis data pembangunan di Tapin tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam menciptakan perubahan positif bagi Tapin,” ucap Meidy.
Meidy berharap sinergi yang terjalin dalam FGD ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan Tapin yang lebih baik pada masa depan.
Baca juga: Bupati Tapin terpilih mulai efisiensi anggaran
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025