DPRD Kalsel Dorong Hilirisasi Industri

Tanggapan positif serta dorongan agar wacana pembangunan kawasan hilirisasi industri itu terealisasi antara lain dari anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Pribadi Heru Jaya di Banjarmasin, Rabu.

"Kita akan dukung penuh dan mendorong terealisasinya kawasan hilirisasi industri di provinsi ini," tegas wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Wakil rakyat bergelar sarjana perikanan itu berharap, dengan hilirisasi industri akan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar/banyak dan luas (multiflyer effect) terhadap perekonomian "banua" Kalsel.

Berdasarkan paparan dari Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Nurul Fajar Disera beberapa waktu lalu, rencana pembangunan kawasan hilirisasi industri tersebut pada tiga titik, yaitu di Mantuil Kota Banjarmasin.

Selain itu, di Batulicin (260 kilometer timur Banjarmasin), ibukota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), serta Jorong (sekitar 90 kilometer timur Banjarmasin) Kabupaten Tanah Laut (Tala), kutipnya.

Menurut alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang berkampung di Banjarbaru itu, provinsinya dengan luas sekitar 37.000 kilometerpersegi memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup potensial dalam mendukung hilirisasi industri.

Sebagai contoh SDA bidang sumberdaya mineral atau hasil tambang, perkebunan serta pertanian secara umum/dalam pengertian lebih luas, yang berintegrasi dengan industri pengolahan.

Menurut anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup itu, hilirisasi industri terhadap berbagai SDA di provinsinya merupakan keniscayaan dalam membangun dan upaya memajukan banua (daerah).

Karena, lanjutnya, keberadaan hilirisasi industri tersebut selain akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat dan daerah setempat, juga mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Oleh karena itu, dia menyarankan, agar pemerintah daerah menyiapkan berbagai penunjang untuk menarik investor berinvestasi di sektor industri pengolahan, dan pada gilirannya terwujud wacana pembangunan kawasan hilirisasi industri di Kalsel.

"Seperti halnya jaminan regulasi, kualitas SDA, serta infrastruktur yang memadai. Untuk semua itu pula, legislatif siap bersinergi dengan pemerintah daerah," demikian Heru.

Pendapat senada dari Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi SIP seraya menambahkan, perekonomian ke depan provinsinya yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa tidak cuma berharap atau mengandalkan hasil pertambangan semata, tanpa usaha hilirisasi.

"Apalagi harga pasaran dunia hasil tambang seperti batu bara yang terkadang tidak stabil atau menurun, sehingga bisa berdampak pula terhadap kondisi perekonomian daerah," tutur anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Begitu pula, agar bisa mendatangkan nilai tambah bagi perekonomian daerah dan masyarakat Kalsel khususnya, produk usaha pertanian yang cukup potensial harus ada upaya hilirisasi, lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan RI itu.

"Oleh sebab itu, kita mengapresiasi atas tanggapan positif Predisen Joko Widodo terhadap rencana Kalsel membangun kawasan hilirisasi industri saat pertemuan dengan gubernur kita, H Sahbirin Noor di Jakarta beberapa hari lalu," demikian Riswandi.