Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengharapkan kegiatan pertambangan lebih tertib dan dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD).
"Kita mengharapkan ke depan kegiatan pertambangan di Kalsel (tidak terkecuali galian C atau galian lainnya) lebih tertib dan menunjang pendapatan daerah setempat," ujar Ketua Komisi III Kalsel Provinsi Kalsel Mustaqimah usai rapat bersama Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Selasa.
Politisi Partai Nasdem itu menekankan tidak ada praktek tambang ilegal termasuk galian C pada 13 kota/kabupaten di Provinsi Kalsel.
Mustaqimah mencontohkan pertambangan galian C selama ini masih kurang tertib, namun harus diupayakan minimal berkurang pada masa mendatang.
Oleh sebab itu, Komisi III DPRD Kalsel mengundang Dinas ESDM Provinsi Kalsel untuk membicarakan sejumlah langkah untuk menertibkan kegiatan pertambangan tanpa izin.
Pasalnya, lanjut wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu, upaya menertibkan kegiatan pertambangan berkaitan erat dengan lingkungan hidup.
"Karena selain tidak mendatangkan pendapatan daerah, pertambangan ilegal atau yang tidak tertib berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup," tutur Mustaqimah.
Diketahui, Kalsel memiliki luas wilayah lebih kurang 3,7 juta hektare (ha) dengan sumber daya alam (SDA) cukup potensial, seperti tambang batu bara, galian C terdapat pada hampir seluruh kabupaten/kota di provinsi setempat.
