Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan melakukan percepatan penurnan jumlah kasus stunting, salah satunya melalui rapat koordinasi (Rakor) percepatan penurunan stunting (TPPS) Kotabaru 2024.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kotabaru H Minngu Basuki, mengatakan, melalui monitoring, dan evaluasi pencegahan serta percepatan penurunan stunting dapat dievaluasi sejauh mana program, dan kegiatan beserta anggaran yang digunakan apakah sudah tercapai sesuai target.
"Melalui kegiatan ini pula dapat diketahui kendala dan permasalahan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam mendukung program nasional menurunkan prevalensi stunting menjadi 14%," ujarnya, di Kotabaru, Kamis (28/20).
Dia menjelaskan, permasalahan yang ada dan merupakan faktor determinant dalam prevelensi stunting di Kabupaten Kotabaru, yang saat ini (2024) sebesar 20,1%, dan indeks ketahanan pangan sebesar 80,5%.
Menurut Minggu Basuki, stunting berbungan erat dengan kemiskinan ekstrim, dan perekonomian keluarga yang masih miskin.
Sehingga perlu adanya pemberian bantuan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, bantuan sosial, bantuan sembako, bantuan pengurusan BPJS kesehatan serta pemanfaatan pekarangan serta edukasi gizi seimbang pada isi piringku bagi ibu hamil dan balita.
Dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting masih menunggu kebijakan Presiden RI Prabowo, apakah program dan kegiatan pada tahun 2025 seperti, makan siang gratis pada anak sekolah atau yang lainnya berdasarkan rencana pembangunan jangan menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
"Saya mengapresiasi yang setinggi tingginya dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan rakor TPPS terkait monitoring dan evaluasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru, saya harapkan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dari setiap SKPD yang berhadir dihari ini," harapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kotabaru Sri Sulistyani, menjelaskan, kegiatan bertujuan untuk monitoring dan evaluasi program, serta kegiatan pencegahan, percepatan penurunan stunting.
Selain itu untuk mengetahui kendala dalam intervensi spesifik, sensitif dalam pencegahan, penurunan stunting agar dapat menjadi solusi, dan arah kebijakan dalam percepatan dan penurunan stunting tahun 2025.
Adapun aksi nyata yang dihasilkan dari pencegahan, dan percepatan penurunan stunting melalui rakor TPPS yaitu melaksanakan penanganan intervensi serentak dikotabaru dan melaksanakan pemanfaatan dana desa serta melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kecamatan termasuka desa lokus.
Hasil monev yang dilaksanakan diantaranya,TPPS dibeberapa kecamatan mulai aktif,data KRS masih belum tersosialisasi dan dimanfaatkan sesuai amanah pepres 72 tahun 2021 dan SDM dikecamatan,desa dan kader perlu peningkatan kapasitas dan dukungan pembiayaan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kotabaru H Minngu Basuki, mengatakan, melalui monitoring, dan evaluasi pencegahan serta percepatan penurunan stunting dapat dievaluasi sejauh mana program, dan kegiatan beserta anggaran yang digunakan apakah sudah tercapai sesuai target.
"Melalui kegiatan ini pula dapat diketahui kendala dan permasalahan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa dalam mendukung program nasional menurunkan prevalensi stunting menjadi 14%," ujarnya, di Kotabaru, Kamis (28/20).
Dia menjelaskan, permasalahan yang ada dan merupakan faktor determinant dalam prevelensi stunting di Kabupaten Kotabaru, yang saat ini (2024) sebesar 20,1%, dan indeks ketahanan pangan sebesar 80,5%.
Menurut Minggu Basuki, stunting berbungan erat dengan kemiskinan ekstrim, dan perekonomian keluarga yang masih miskin.
Sehingga perlu adanya pemberian bantuan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, bantuan sosial, bantuan sembako, bantuan pengurusan BPJS kesehatan serta pemanfaatan pekarangan serta edukasi gizi seimbang pada isi piringku bagi ibu hamil dan balita.
Dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting masih menunggu kebijakan Presiden RI Prabowo, apakah program dan kegiatan pada tahun 2025 seperti, makan siang gratis pada anak sekolah atau yang lainnya berdasarkan rencana pembangunan jangan menengah daerah (RPJMD) tahun 2025-2029.
"Saya mengapresiasi yang setinggi tingginya dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan rakor TPPS terkait monitoring dan evaluasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kotabaru, saya harapkan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab dari setiap SKPD yang berhadir dihari ini," harapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kotabaru Sri Sulistyani, menjelaskan, kegiatan bertujuan untuk monitoring dan evaluasi program, serta kegiatan pencegahan, percepatan penurunan stunting.
Selain itu untuk mengetahui kendala dalam intervensi spesifik, sensitif dalam pencegahan, penurunan stunting agar dapat menjadi solusi, dan arah kebijakan dalam percepatan dan penurunan stunting tahun 2025.
Adapun aksi nyata yang dihasilkan dari pencegahan, dan percepatan penurunan stunting melalui rakor TPPS yaitu melaksanakan penanganan intervensi serentak dikotabaru dan melaksanakan pemanfaatan dana desa serta melaksanakan monitoring dan evaluasi ke kecamatan termasuka desa lokus.
Hasil monev yang dilaksanakan diantaranya,TPPS dibeberapa kecamatan mulai aktif,data KRS masih belum tersosialisasi dan dimanfaatkan sesuai amanah pepres 72 tahun 2021 dan SDM dikecamatan,desa dan kader perlu peningkatan kapasitas dan dukungan pembiayaan.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024