Surat perintah penangkapan untuk kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan Yoav Gallant oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memicu berbagai reaksi dari negara-negara Eropa, meski semuanya menghormati putusan tersebut sebagai independensi mahkamah.
Surat perintah penangkapan tersebut yang menjadi langkah bersejarah, diumumkan ICC pada Kamis atas serangan genosida Israel di Jalur Gaza yang baru-baru ini memasuki tahun kedua, dan telah menewaskan sekitar 44.000 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai 103.000 lainnya.
Meskipun menekankan penghormatan terhadap independensi ICC, respons yang diberikan berbeda-beda dalam nada dan pendekatan implementasinya.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrel, menggarisbawahi pentingnya mematuhi keputusan ICC, dengan menyatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut tidak bermotif politik dan harus dihormati dan dilaksanakan.
Selanjutnya, Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menggambarkan surat perintah penangkapan tersebut sebagai sebuah "langkah signifikan" dan mendesak kerja sama untuk memastikan pekerjaan ICC berjalan dengan segera.
Wakil Presiden kedua Spanyol dan Menteri Tenaga Kerja Yolando Diaz menyambut baik keputusan ICC dan mengatakan bahwa Madrid berpihak pada keadilan.
"Selalu berpihak pada keadilan dan hukum internasional," demikian tulis Diaz pada X, seraya menambahkan "Genosida terhadap rakyat Palestina tidak boleh dibiarkan."
Sementara itu Menteri Luar Negeri Swedia Maria Malmer Stenergard memastikan dukungan EU atas tugas ICC, menegaskan komitmen Swedia terhadap independensi dan integritas mahkamah.
Kemudian, Kantor Kehakiman Federal Swiss menyatakan kewajibannya untuk bekerja sama dengan ICC berdasarkan Statuta Roma, berjanji untuk menangkap dan mengekstradisi Netanyahu atau Gallant jika mereka memasuki wilayah mereka.
Di Belanda, Menteri Luar Negeri Caspar Veldkamp meyakinkan parlemen bahwa negaranya menghormati independensi ICC, dan menambahkan bahwa pihak berwenang Belanda akan bertindak berdasarkan surat perintah tersebut dan menghindari kontak yang tidak penting dengan pihak-pihak yang disebutkan namanya.
Sedangkan di Austria, Menteri Luar Negeri Alexander Schallenberg mengkritik surat perintah tersebut sebagai sesuatu yang “tidak dapat dipahami dan menggelikan” tetapi mengakui kewajiban hukum Austria untuk melaksanakannya.
Prancis, meski mengakui pentingnya bertindak sesuai dengan undang-undang ICC tetapi menahan diri untuk tidak melakukan penangkapan Netanyahu atau Gallant, dengan alasan kerumitan hukum, demikian disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Christophe Lemoine.
Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menekankan pentingnya menafsirkan keputusan ICC bersama dengan sekutu, dan menegaskan kembali dukungan terhadap peran hukum dan non-politik pengadilan.
Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide menyoroti pentingnya keadilan peradilan, dan menyatakan keyakinannya bahwa ICC “akan memproses kasus ini berdasarkan standar tertinggi peradilan yang adil.”
Inggris, melalui PM Keir Starmer menyampaikan penghormatan atas independensi ICC tanpa memastikan apakah negara itu akan menegakkan surat penangkapan tersebut meski menghadapi seruan untuk “secara tegas” mendukung ICC.
Kepala Eksekutif Amnesty International Inggris, Sacha Deshmukh, telah meminta Menteri Luar Negeri David Lammy, dan pemerintah Inggris untuk menghormati komitmen mereka dalam menegakkan keadilan internasional.
Sumber: Anadolu
Baca juga: ICC keluarkan surat penangkapan Netanyahu, Gallant, dan komandan Hamas
Baca juga: Biden marah karena ICC keluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu
Baca juga: Palestina sambut baik surat ICC untuk tangkap Netanyahu dan Gallant
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: M Razi Rahman
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024