Anggota DPRD Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, membentuk kelompok kerja (Pokja) dalam rangka membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) anggaran 2025.
Anggota DPRD Tanah Bumbu Parman di Batulicin Selasa mengatakan, dalam rapat kali ini dibagi beberapa kelas untuk membahas anggaran tersebut.
Baca juga: DPRD HSS setujui penyempurnaan Raperda APBD-P 2024 sesuai evaluasi gubernur
"Sebelumnya RAPBD anggaran 2025 telah mendapat jawaban Bupati Tanah Bumbu," kata Parman.
Dia mengatakan, pembentukan Pokja ini untuk memudahkan dan mempersingkat waktu dalam membahas anggaran.
Pokja dibuat menjadi dua kelompok, masing-masing Pokja memiliki anggota delapan orang.
"Untuk ketua Pokja I saya pimpin sendiri dan ketua Pokja II di pimpin oleh H. Fathur Rokhman," tuturnya.
Ketua Badan Anggaran adalah Andrean Atma Maulani, yang juga adalah Ketua DPRD Tanh Bumbu.
Setelah menetapkan Ketua Banggar, Ketua Pokja I dan II serta anggota, kemudian membahas masalah pembagian pembahasan anggaran Bersama SKPD.
Baca juga: DPRD Banjarmasin: Jika memungkinkan APBD 2025 di atas Rp2,3 triliun
Dalam rapat juga disepakati, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Badan Kesra dan Dinas Perkimtan akan dibahas dengan seluruh anggota Banggar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Anggota DPRD Tanah Bumbu Parman di Batulicin Selasa mengatakan, dalam rapat kali ini dibagi beberapa kelas untuk membahas anggaran tersebut.
Baca juga: DPRD HSS setujui penyempurnaan Raperda APBD-P 2024 sesuai evaluasi gubernur
"Sebelumnya RAPBD anggaran 2025 telah mendapat jawaban Bupati Tanah Bumbu," kata Parman.
Dia mengatakan, pembentukan Pokja ini untuk memudahkan dan mempersingkat waktu dalam membahas anggaran.
Pokja dibuat menjadi dua kelompok, masing-masing Pokja memiliki anggota delapan orang.
"Untuk ketua Pokja I saya pimpin sendiri dan ketua Pokja II di pimpin oleh H. Fathur Rokhman," tuturnya.
Ketua Badan Anggaran adalah Andrean Atma Maulani, yang juga adalah Ketua DPRD Tanh Bumbu.
Setelah menetapkan Ketua Banggar, Ketua Pokja I dan II serta anggota, kemudian membahas masalah pembagian pembahasan anggaran Bersama SKPD.
Baca juga: DPRD Banjarmasin: Jika memungkinkan APBD 2025 di atas Rp2,3 triliun
Dalam rapat juga disepakati, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Badan Kesra dan Dinas Perkimtan akan dibahas dengan seluruh anggota Banggar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024