Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) mengintegrasikan informasi keuangan pusat dan daerah di provinsi ini dengan meluncurkan Government Finance Statistics (GFS).
“GFS adalah suatu sistem pelaporan yang menghasilkan data komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalsel,” kata Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi di Banjarmasin, Jumat.
Dia menjelaskan sistem ini mengacu kepada manual statistik keuangan pemerintah, dan diharapkan sebagai terobosan untuk mewujudkan sinergi data keuangan seluruh entitas pemerintah.
“Kanwil DJPb Kalsel menjadi satu dari tiga kanwil se-Indonesia yang ditunjuk sebagai piloting untuk berperan dalam penyusunan GFS korporasi publik, menggabungkan seluruh BUMD di Kalsel,” ujarnya.
Syafriadi menjelaskan GFS ini sebagai upaya meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual statistik keuangan pemerintah.
Menurut dia, upaya ini dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (cross country studies). Apalagi, Kementerian Keuangan juga telah menyusun statistik keuangan pemerintah GFS di tingkat nasional.
Syafriadi mengatakan GFS di tingkat nasional merupakan sebuah laporan manajerial berupa statistik keuangan pemerintah yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Umum secara nasional dalam suatu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah.
Pemerintah Umum di sini, kata dia, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara, aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah daerah terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga konsolidasi data keuangan pemerintah daerah dilakukan di tiap provinsi.
Sementara itu, Kanwil DJPb Kalsel menyusun GFS tingkat wilayah secara triwulanan dan tahunan, GFS tingkat wilayah Kalsel menyajikan dua laporan keuangan statistik pemerintah, yakni Laporan Operasional (LO) statistik dan Neraca Statistik.
Lebih lanjut, Syafriadi menyebutkan LO Statistik menggambarkan rangkuman transaksi unit sektor pemerintah umum dalam periode pelaporan tertentu, sedangkan Neraca Statistik menunjukkan posisi dari aset, kewajiban, dan kekayaan bersih dari unit sektor pemerintah umum per periode tertentu.
“Dengan disusunnya GFS tingkat wilayah, masyarakat dapat melihat kondisi keuangan secara keseluruhan, utamanya di Provinsi di Kalimantan Selatan,” tutur Syafriadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
“GFS adalah suatu sistem pelaporan yang menghasilkan data komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalsel,” kata Kepala Kanwil DJPb Kalsel Syafriadi di Banjarmasin, Jumat.
Dia menjelaskan sistem ini mengacu kepada manual statistik keuangan pemerintah, dan diharapkan sebagai terobosan untuk mewujudkan sinergi data keuangan seluruh entitas pemerintah.
“Kanwil DJPb Kalsel menjadi satu dari tiga kanwil se-Indonesia yang ditunjuk sebagai piloting untuk berperan dalam penyusunan GFS korporasi publik, menggabungkan seluruh BUMD di Kalsel,” ujarnya.
Syafriadi menjelaskan GFS ini sebagai upaya meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, sesuai dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual statistik keuangan pemerintah.
Menurut dia, upaya ini dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (cross country studies). Apalagi, Kementerian Keuangan juga telah menyusun statistik keuangan pemerintah GFS di tingkat nasional.
Syafriadi mengatakan GFS di tingkat nasional merupakan sebuah laporan manajerial berupa statistik keuangan pemerintah yang secara komprehensif menyajikan aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Umum secara nasional dalam suatu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah.
Pemerintah Umum di sini, kata dia, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara, aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah daerah terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga konsolidasi data keuangan pemerintah daerah dilakukan di tiap provinsi.
Sementara itu, Kanwil DJPb Kalsel menyusun GFS tingkat wilayah secara triwulanan dan tahunan, GFS tingkat wilayah Kalsel menyajikan dua laporan keuangan statistik pemerintah, yakni Laporan Operasional (LO) statistik dan Neraca Statistik.
Lebih lanjut, Syafriadi menyebutkan LO Statistik menggambarkan rangkuman transaksi unit sektor pemerintah umum dalam periode pelaporan tertentu, sedangkan Neraca Statistik menunjukkan posisi dari aset, kewajiban, dan kekayaan bersih dari unit sektor pemerintah umum per periode tertentu.
“Dengan disusunnya GFS tingkat wilayah, masyarakat dapat melihat kondisi keuangan secara keseluruhan, utamanya di Provinsi di Kalimantan Selatan,” tutur Syafriadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024