DPD RI: OTT di Kalsel jadi pengingat kepala daerah dan pemda

 

Teras dihubungi dari Palangka Raya, Rabu, mengatakan, operasi tangkap tangan itu juga buah dari kegagalan pengawasan internal di pemerintahan daerah dan berisiko tinggi bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

"Oleh karenanya, kapabilitas, profesionalitas, dan integritas pimpinan daerah harus pula didukung oleh komitmen pengawasan atas pembangunan di daerah. Pengawasan itu mesti dioptimalkan," jelasnya.

Senator RI asal Kalteng itu teringat saat berbincang-bincang di Podcast Leader yang membicarakan tentang dinamika politik terkini, termasuk fokus dirinya ke depannya sebagai anggota DPD RI. Di mana dalam podcast itu, disampaikan secara tegas, bahwa alih-alih memandang lemah posisi DPD RI, dirinya justru akan fokus pada optimalisasi dan menata dengan cermat akan peran dan peranan, serta fungsi jabatan lembaga negara ini sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Teras Narang mengatakan bahwa dirinya akan lebih banyak menekankan pada penguatan fungsi pengawasan DPD RI atas pelaksanaan Undang-Undang, terlebih terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang juga turun ke daerah.

"Mendorong fungsi pengawasan secara berjenjang terhadap tata kelola keuangan yang ada di pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan tingkat desa," ujarnya.