Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalimantan Selatan Suripno Sumas berpendapat, kinerja selama setahun masa kepemimpinan gubernur setempat, H Sahbirin Noor atau biasa disapa Paman Birin, belum menunjukan hasil maksimal.
"Namun kita dapat memaklumi belum maksimalnya hasil pembangunan Kalimantan Selatan (Kalsel) di bawah kepemimpinan Paman Birin yang menjadi gubernur provinsi ini sejak 8 Februari 2016," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Menurut anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel itu, dari setahun masa jabatan Gubernur Birin bersama wakilnya H Rudy Resnawan tersebut, waktu yang efektif mungkin hanya sekitar tujuh bulan.
Sedangkan dalam lima bulan pertama merupakan masa transisi untuk penataan dan konsolidasi internal dalam jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan semakin lancar.
Begitu pula pelaksanaan pemerintahan provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten dan kota dan kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa dapat berjalan lancar sebagaimana harapan bersama, kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Faktor lain yang membuat belum maksimalnya kerja Paman Birin, yaitu peraturan aparatur sipil negara (ASN) yang mewanti-wanti agar tidak melakukan pemutasian pejabat, kecuali sesudah enam bulan sejak pelantikan menjadi gubernur setempat.
Sementara pemutasian tersebut salah satu upaya penyegaran bagi birokrasi yang mungkin sudah jenuh pada jabatannya sekaligus untuk membuat kekompakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai hasil maksimal.
Mengenai hasil kerja Paman Birin setahun menjadi Gubernur Kalsel, menurut dia, ada beberapa yang patut menjadi perhatian bersama dan mendapat apresiasi, antara lain, perjuangan rencana pembaungan Jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru.
"Karena kabarnya, rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut (tempat ibu kota Kabupaten Kotabaru) itu masuk dalam program strategis nasional (PSN) pemerintah," tuturnya.
Selain itu, bersama wakil rakyat Kalsel memperjuangkan percepatan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin sehingga Menteri Perhubungan menjanjikan pada Maret mendatang sudah memulai pelaksanaannya.
"Sebab kalau pengembangan Bandara Sjamsudin Noor itu gagal atau perjuangan tidak berhasil, maka Paman Birin yang pertama meneteskan air mata, bukan penduduk Kalsel," katanya.
Pernyataan orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel itu menunjukan keseriusan perjuangan untuk mewujudkan Bandara Sjamsudin Noor yang lebih maju dan sejajar dengan bandara di provinsi lain yang sudah maju.
"Kita berharap dan optimistis, dengan semboyan `berjuang gelorakan rakyat (Bergerak) dari Paman Birin, Kalsel akan semakin maju dalam pembangunan segala bidang, terutama yang menjadi skala prioritas visi misi saat kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015," kata Suripno Sumas.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel Riswandi mengatakan, Bandara Sjamsudin Noor dan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru mempunyai makna strategis dalam memajukan pembangunan daerah dan masyarakat provinsi ini.
Menurut Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel itu, keberadaan kedua sarana dan prasarana perhubungan tersebut akan menjadi penopang dalam menumbuhkembangkan perekonomian daerah serta nasional.
"Karena itu, wajar kalau kita berharap pengembangan Bandara Sjamsudin Noor (sekitar 27 kilometer utara Banjarmasin) dan Jembatan Selat Pulau Laut (sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin) segera terwujud," lanjutnya.
"Sebab kalau pengembangan Bandara Sjamsudin Noor gagal atau batal, kita pun dari anggota DPRD Kalsel dan mungkin warga masyarakat di provinsi ini bisa ikut meneteskan air mata duka," demikian Riswandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Namun kita dapat memaklumi belum maksimalnya hasil pembangunan Kalimantan Selatan (Kalsel) di bawah kepemimpinan Paman Birin yang menjadi gubernur provinsi ini sejak 8 Februari 2016," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Menurut anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel itu, dari setahun masa jabatan Gubernur Birin bersama wakilnya H Rudy Resnawan tersebut, waktu yang efektif mungkin hanya sekitar tujuh bulan.
Sedangkan dalam lima bulan pertama merupakan masa transisi untuk penataan dan konsolidasi internal dalam jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ke depan semakin lancar.
Begitu pula pelaksanaan pemerintahan provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten dan kota dan kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa dapat berjalan lancar sebagaimana harapan bersama, kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Faktor lain yang membuat belum maksimalnya kerja Paman Birin, yaitu peraturan aparatur sipil negara (ASN) yang mewanti-wanti agar tidak melakukan pemutasian pejabat, kecuali sesudah enam bulan sejak pelantikan menjadi gubernur setempat.
Sementara pemutasian tersebut salah satu upaya penyegaran bagi birokrasi yang mungkin sudah jenuh pada jabatannya sekaligus untuk membuat kekompakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mencapai hasil maksimal.
Mengenai hasil kerja Paman Birin setahun menjadi Gubernur Kalsel, menurut dia, ada beberapa yang patut menjadi perhatian bersama dan mendapat apresiasi, antara lain, perjuangan rencana pembaungan Jembatan Selat Pulau Laut Kabupaten Kotabaru.
"Karena kabarnya, rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulau Laut (tempat ibu kota Kabupaten Kotabaru) itu masuk dalam program strategis nasional (PSN) pemerintah," tuturnya.
Selain itu, bersama wakil rakyat Kalsel memperjuangkan percepatan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin sehingga Menteri Perhubungan menjanjikan pada Maret mendatang sudah memulai pelaksanaannya.
"Sebab kalau pengembangan Bandara Sjamsudin Noor itu gagal atau perjuangan tidak berhasil, maka Paman Birin yang pertama meneteskan air mata, bukan penduduk Kalsel," katanya.
Pernyataan orang nomor satu di jajaran Pemprov Kalsel itu menunjukan keseriusan perjuangan untuk mewujudkan Bandara Sjamsudin Noor yang lebih maju dan sejajar dengan bandara di provinsi lain yang sudah maju.
"Kita berharap dan optimistis, dengan semboyan `berjuang gelorakan rakyat (Bergerak) dari Paman Birin, Kalsel akan semakin maju dalam pembangunan segala bidang, terutama yang menjadi skala prioritas visi misi saat kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2015," kata Suripno Sumas.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel Riswandi mengatakan, Bandara Sjamsudin Noor dan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru mempunyai makna strategis dalam memajukan pembangunan daerah dan masyarakat provinsi ini.
Menurut Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel itu, keberadaan kedua sarana dan prasarana perhubungan tersebut akan menjadi penopang dalam menumbuhkembangkan perekonomian daerah serta nasional.
"Karena itu, wajar kalau kita berharap pengembangan Bandara Sjamsudin Noor (sekitar 27 kilometer utara Banjarmasin) dan Jembatan Selat Pulau Laut (sekitar 260 kilometer timur Banjarmasin) segera terwujud," lanjutnya.
"Sebab kalau pengembangan Bandara Sjamsudin Noor gagal atau batal, kita pun dari anggota DPRD Kalsel dan mungkin warga masyarakat di provinsi ini bisa ikut meneteskan air mata duka," demikian Riswandi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017