Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan Hasan Mahlan mengapresiasi semua pihak terkait penetapan upah minimum provinsi (UMP) setempat tahun 2017 yang dinilainya aman.
"Sungguh saya mengapresiasi semua pihak, termasuk para pekerja (buruh), karena dalam proses dan penetapan UMP Kalimantan Selatan (Kalsel) berjalan aman, tidak ada gejolak seperti beberapa daerah lain," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Walau sejak tahun lalu dirinya tidak lagi terlibat mengurusi masalah upah pekerja, tetapi dia tampak bangga atas penetapan UMP Kalsel dalam dua tahun terakhir (2016 & 2017) tidak ada gejolak dan semua berjalan aman.
Kondusifnya penetapan UMP dalam dua tahun belakangan, menurut mantan pengurus salah satu serikat pekerja di Kalsel itu, keadaan tersebut menunjukkan kesepahaman pekerja di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota meningkat.
"Kesadaran dan kesepahaman itu perlu agar dunia usaha bisa berjalan dan pekerja tidak terlalu menderita," lanjut anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan tersebut.
Sebab, tuturnya, kalau pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sementara perusahaan tidak berkemampuan, maka kemungkinan terjadi perusahaan bisa bangkrut/gulung tikar atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sama-sama tak diinginkan.
Begitu pula bagi perusahaan yang berkemampuan hendaknya jangan mencari keuntungan sebesar-besar dengan menekan pembiayaan produksi, sementara secara tidak langsung terjadi pemerasan tenaga kerja, hal tersebut bisa menimbulkan ketidakkondusifan.
"Jadi bagaimana kita memaknai peribahasa `kodok jangan mati-ular tidak kenyang` sehingga terwujud keserasian dan keharmonisan dalam hidup dan kehidupan," tuturnya.
Mengenai UMP Kalsel 2017, menurut dia, memang belum memenuhi kebutuhan kehidupan layak (KKL), tetapi setidaknya mencukupi kebutuhan dasar/primer dan ada sedikit peningkatan dari 2016 yaitu per bulan Rp2.085.000 menjadi Rp2.258.000 atau naik sekitar 11 persen.
"Segala apa yang kita dapatkan hendaknya kita syukuri. Kalau kita mensyukuri, insya Allah akan menambah nikmat, tetapi sebaliknya jika ingkar maka azab Nya sangat pedih," demikian Hasan Mahlan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Sungguh saya mengapresiasi semua pihak, termasuk para pekerja (buruh), karena dalam proses dan penetapan UMP Kalimantan Selatan (Kalsel) berjalan aman, tidak ada gejolak seperti beberapa daerah lain," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Walau sejak tahun lalu dirinya tidak lagi terlibat mengurusi masalah upah pekerja, tetapi dia tampak bangga atas penetapan UMP Kalsel dalam dua tahun terakhir (2016 & 2017) tidak ada gejolak dan semua berjalan aman.
Kondusifnya penetapan UMP dalam dua tahun belakangan, menurut mantan pengurus salah satu serikat pekerja di Kalsel itu, keadaan tersebut menunjukkan kesepahaman pekerja di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota meningkat.
"Kesadaran dan kesepahaman itu perlu agar dunia usaha bisa berjalan dan pekerja tidak terlalu menderita," lanjut anggota Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi ketenagakerjaan tersebut.
Sebab, tuturnya, kalau pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi, sementara perusahaan tidak berkemampuan, maka kemungkinan terjadi perusahaan bisa bangkrut/gulung tikar atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sama-sama tak diinginkan.
Begitu pula bagi perusahaan yang berkemampuan hendaknya jangan mencari keuntungan sebesar-besar dengan menekan pembiayaan produksi, sementara secara tidak langsung terjadi pemerasan tenaga kerja, hal tersebut bisa menimbulkan ketidakkondusifan.
"Jadi bagaimana kita memaknai peribahasa `kodok jangan mati-ular tidak kenyang` sehingga terwujud keserasian dan keharmonisan dalam hidup dan kehidupan," tuturnya.
Mengenai UMP Kalsel 2017, menurut dia, memang belum memenuhi kebutuhan kehidupan layak (KKL), tetapi setidaknya mencukupi kebutuhan dasar/primer dan ada sedikit peningkatan dari 2016 yaitu per bulan Rp2.085.000 menjadi Rp2.258.000 atau naik sekitar 11 persen.
"Segala apa yang kita dapatkan hendaknya kita syukuri. Kalau kita mensyukuri, insya Allah akan menambah nikmat, tetapi sebaliknya jika ingkar maka azab Nya sangat pedih," demikian Hasan Mahlan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017