Pemerintah Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat berkolaborasi untuk bekerja sama terkait bantuan hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara.
“Dari sisi Pemkab Balangan kerja sama ini untuk memulihkan aset negara, penyelamatan keuangan negara, peningkatan kapasitas SDM aparatur dan juga hal lainnya,” kata Bupati Balangan Abdul Hadi di Banjarmasin, Sabtu.
Baca juga: Pemkab Balangan apresiasi Kejari atas pengembalian keuangan negara
Abdul Hadi bersyukur kerja sama tersebut sebagai langkah tindak lanjut bersama Kejari Balangan.
Abdul Hadi pun menuturkan Pemkab Balangan mengajak Kejari berdiskusi untuk memahami berbagai regulasi yang harus ditaati terkait pelaksanaan kerja sama dan mekanisme.
Menurut Abdul Hadi, hal itu tidak terlepas dari tugas, fungsi dan tanggung jawab setiap lembaga negara mengenai pertanggungjawaban kebijakan dan tindakan, serta memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Baca juga: Kejari dan DKUKMPP Balangan jalin kerja sama pada bidang perdata
Abdul Hadi meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memahami dan memiliki persepsi yang tepat, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus diemban.
“Yang lebih penting niatkan semua ini untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Balangan, untuk memajukan daerah yang menjadi tempat kalian berkarir dan mengaktualisasikan diri,” tutur Abdul Hadi.
Diketahui, kerja sama tersebut dilatarbelakangi beberapa hal yang memang sangat penting ditangani, karena Pemkab Balangan memerlukan bantuan hukum berupa pendapat, pendampingan hingga audit hukum.
Baca juga: Kejari Balangan musnahkan belasan gram sabu dan ribuan obat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
“Dari sisi Pemkab Balangan kerja sama ini untuk memulihkan aset negara, penyelamatan keuangan negara, peningkatan kapasitas SDM aparatur dan juga hal lainnya,” kata Bupati Balangan Abdul Hadi di Banjarmasin, Sabtu.
Baca juga: Pemkab Balangan apresiasi Kejari atas pengembalian keuangan negara
Abdul Hadi bersyukur kerja sama tersebut sebagai langkah tindak lanjut bersama Kejari Balangan.
Abdul Hadi pun menuturkan Pemkab Balangan mengajak Kejari berdiskusi untuk memahami berbagai regulasi yang harus ditaati terkait pelaksanaan kerja sama dan mekanisme.
Menurut Abdul Hadi, hal itu tidak terlepas dari tugas, fungsi dan tanggung jawab setiap lembaga negara mengenai pertanggungjawaban kebijakan dan tindakan, serta memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Baca juga: Kejari dan DKUKMPP Balangan jalin kerja sama pada bidang perdata
Abdul Hadi meminta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memahami dan memiliki persepsi yang tepat, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab yang harus diemban.
“Yang lebih penting niatkan semua ini untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Balangan, untuk memajukan daerah yang menjadi tempat kalian berkarir dan mengaktualisasikan diri,” tutur Abdul Hadi.
Diketahui, kerja sama tersebut dilatarbelakangi beberapa hal yang memang sangat penting ditangani, karena Pemkab Balangan memerlukan bantuan hukum berupa pendapat, pendampingan hingga audit hukum.
Baca juga: Kejari Balangan musnahkan belasan gram sabu dan ribuan obat
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024