Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Muhaimin menyarankan masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi sebaiknya melihat jadwal atau agenda kegiatan lembaga legislatif setempaat terlebih dahulu.
"Pengecekan jadwal atau agenda kegiatan DPRD itu perlu agar tidak mengecewakan masyarakat yang datang karena wakil-wakil rakyat tiada atau lagi kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
"Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) selalu terbuka untuk menyampaikan informasi tentang agenda kegiatan anggota legislatif tingkat provinsi ini," katanya saat berada di ruang kerjanya menjawab wartawan.
Ia mencontohkan ketika aksi Aliansi Mahasiswa Kalsel untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD provinsi ini, 12 Januari 2017 hanya bisa ditemui tiga wakil rakyat yang kebetulan belum berangkat kunker ke luar daerah melaksanakan tugas kedewanan.
"Semestinya kejadian 12 Januari lalu itu tidak terjadi jika ada komunikasi terlebih dahulu. Tetapi ketika kedatangan ratusan mahasiswa itu, anggota DPRD Kalsel kunker ke luar daerah melalui kegiatan komisi-komisi dewan, 12 - 14 Januari 2017," katanya.
"Padahal pada dasarnya tugas dan fungsi anggota dewan menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku sebatas kewenangan yang ada," tegasnya.
Sementara aksi mahasiswa tersebut antara lain meminta pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan tarif lisrik bagi pengguna 900 VA.
Selain itu, meminta pemerintah Indonesia agar menindak tegas tenaga kerja asing (TKA) ilegal jika terdapat di Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa.
Mengenai mahasiswa yang berunjukrasa menyisir semua ruangan - mencari wakil rakyat di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) itu, anggota DPRD Kalsel empat periode dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut tidak mempermasalahkan.
"Kita berpikiran positif saja, apa yang mahasiswa lakukan itu masih bagian dari demokrasi dan tidak masalah, asalkan tidak anarkhir. Memang mereka hanya mau mengecek, apakah benar anggota DPRD tak berada di tempat," demikian Muhaimin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Pengecekan jadwal atau agenda kegiatan DPRD itu perlu agar tidak mengecewakan masyarakat yang datang karena wakil-wakil rakyat tiada atau lagi kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
"Sekretariat DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) selalu terbuka untuk menyampaikan informasi tentang agenda kegiatan anggota legislatif tingkat provinsi ini," katanya saat berada di ruang kerjanya menjawab wartawan.
Ia mencontohkan ketika aksi Aliansi Mahasiswa Kalsel untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD provinsi ini, 12 Januari 2017 hanya bisa ditemui tiga wakil rakyat yang kebetulan belum berangkat kunker ke luar daerah melaksanakan tugas kedewanan.
"Semestinya kejadian 12 Januari lalu itu tidak terjadi jika ada komunikasi terlebih dahulu. Tetapi ketika kedatangan ratusan mahasiswa itu, anggota DPRD Kalsel kunker ke luar daerah melalui kegiatan komisi-komisi dewan, 12 - 14 Januari 2017," katanya.
"Padahal pada dasarnya tugas dan fungsi anggota dewan menampung, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sesuai prosedur serta ketentuan yang berlaku sebatas kewenangan yang ada," tegasnya.
Sementara aksi mahasiswa tersebut antara lain meminta pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan tarif lisrik bagi pengguna 900 VA.
Selain itu, meminta pemerintah Indonesia agar menindak tegas tenaga kerja asing (TKA) ilegal jika terdapat di Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa.
Mengenai mahasiswa yang berunjukrasa menyisir semua ruangan - mencari wakil rakyat di "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) itu, anggota DPRD Kalsel empat periode dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut tidak mempermasalahkan.
"Kita berpikiran positif saja, apa yang mahasiswa lakukan itu masih bagian dari demokrasi dan tidak masalah, asalkan tidak anarkhir. Memang mereka hanya mau mengecek, apakah benar anggota DPRD tak berada di tempat," demikian Muhaimin.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017