Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan, kondisi hutan di provinsi tersebut saat ini sangat memprihatinkan bahkan bisa diibaratkan antara ada dan tiada.
Pernyataan gubernur tersebut disampaikan pada pertemuan komisi IV DPR bersama dengan pejabat dan instansi terkait di Aula Abdi Persada Pemprov Kalsel, Senin.
Menurut gubernur, sebelumnya Kalsel khususnya dan Kalimantan umumnya merupakan kawasan hutan terbesar di Indonesia namun akibat penebangan dan kebijakan yang salah kini kawasan hutan tersebut nyaris hilang.
"Dulu di Kalimantan Selatan (Kalsel) terdapat 30 perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) namun kini tersisa satu perusahaan saja," katanya.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan industri kayu kata dia, saat ini perusahaan mengandalkan produksi Hutana Tanaman Industri (HTI) yang juga sangat terbatas.
Saat ini pihaknya sedang berjuang mengembalikan kawasan hutan tersebut untuk menjadi lebih baik melalui pengembangan kawasan hutan rakyat.
Upaya pemprov Kalsel dalam mengembangkan kawasan tersebut antara lain dengan pengembangan hutan tanaman rakyat yang diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.
Hanya saja, kata dia, upaya penanaman hutan produksi masih menemukan beberapa kendala, antara lain hutan rakyat masih terkesan dibiarkan karena keterbatasan sumber daya manusia.
"Misalnya saja, untuk tanaman karet kalau milik perusahaan terlihat sangat terawat dan rapi sedangkan punya rakyat seperti hutan belantara yang tidak terawat," katanya.
Selain itu, kata dia, kebakaran hutan dan lahan hingga kini juga masih terjadi di Kalsel baik sengaja karena untuk membuka kawasan pertanian maupun tidak disengaja.
Pada 2009, kata Gubernur, kebakaran hutan dan lahan di kalsel mencapai 2.054 hektare dengan total titik panas sebesar 1.027.
Selain membangun hutan rakyat, kata dia, pihaknya juga mendesak untuk menangani kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang kritis.
Gubernur menambahkan DAS Barito yang di Kalsel meliputi 13 kabupaten dan kota serta di Kalimantan Tengah lima kabupaten yang mengalami kritis sebanyak 682.294 hektar dan sangat kritis 78.748 hektare.
Sedangkan di Kalteng lahan kritis 490.013 hektare dan sangat kritis 34.850 hektare.
Kedatangan Komisi IV DPR yang dipimpin HM Ramahurmuzi tersebut dalam rangka untuk menggali berbagai persoalan yang dihadapi Kalsel untuk kemudian dibahas di rapat DPR RI untuk anggaran selanjutnya./B
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011